MH Sebut Nama Lain dalam Kasus Korupsi di KPU Kota Bogor

Kota Bogor – bogorOnline.com

Kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2017 yang menyeret tersangka MH sepertinya akan membelit yang lain. Sebab, MH menyebut-nyebut apa yang dilakukannya atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama ‘panglima’.

“Saya tergantung PPK. Semua perintah PPK bersama ‘panglima’,” ujar MH kepada awak media saat hendak digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis sore 25 Juli 2019.

ASN yang bertugas di Satpol PP Kota Bogor itu enggan berkomentar banyak saat ditanya siapa ‘panglima’ yang dimaksud meski sebatas inisial. Dia hanya berujar bahwa yang mengetahui siapa sosok ‘panglima’ adalah PPK.

“PPK-lah yang tahu,” katanya.

MH mengaku selama masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) kejaksaan tidak pergi kemana-mana. Ia sempat pergi itu ke tempat saudaranya di kawasan Boyolali, Jawa Tengah.

“Ada saja saya selama ini. Sempat ke Boyolali ke rumah saudara saya,” ucapnya.

“Yang lebih tahu itu PPK. Pokoknya semua tergantung PPK, karena saya nggak punya uang,” imbuhnya.

Dia menegaskan siap buka-bukaan terkait kasus ini saat di persidangan nanti.

“Ya, siap. Siap buka suara,” kata MH yang mengenakan rompi warna merah bertuliskan Tahanan Kejaksaan sambil berlalu masuk ke mobil dinas menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Seperti diwartakan, dalam kasus ini MH selaku ketua kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekretariat KPU. MH diduga terlibat dalam pencairan keuangan dua kegiatan fiktif, pengadaan buletin (tabloid) dan Event Organizer (EO) pada Pilkada Kota Bogor 2018.

Selain MH, dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 470 juta, Kejari Kota Bogor lebih dulu menetapkan mantan bendahara KPU, HA sebagai tersangka. HA yang diduga berperan mencairkan keuangan dua kegiatan fiktif tersebut saat ini menjadi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. (HRS)