RUMPIN – Ketua Lembaga Suadaya Masyarakat Markas Pejuang Bogor (LSM MPB) Atik Yuli Setyowati mengkritik tajam terkait penertiban jalur tambang dan pengelolaan tambang di wilayah
Utara dan Barat, Kabupaten Bogor.
Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), baik Pemerintah Pusat harus berani mengambil sikap tegas atas permasalahan pengelolaan tambang dan penertiban jalur tambang.
“Kami sudah turun ke lokasi, sudah menerima banyak informasi dan keluhan warga terkait dampak negatif tambang. Untuk itu, pemerintah harus tegas dan berani mengambil keputusan guna menyelesaikan semua dampak negatif usaha tambang,”tuturnya.
Atik mengatakan, berbagai dampak negatif seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, penyakit ISPA, kerusakan lingkungan dan lainnya harus segera ditangani secara cepat dan tepat.
“Solusi jangka pendek misalnya berikan peraturan yang tegas dan lakukan penertiban kepada seluruh pelaku usaha pertambangan juga transporter yang terbukti melanggar peraturan. Agar ada efek jera, jika perlu berikan sangsi pencabutan ijin usahanya,” cetus Atik.
Lebih jauh dikatakan olehnya, untuk langkah selanjutnya pemerintah juga harus secepatnya merealisasikan adanya jalur khusus angkutan tambang.
“Libatkan pengusaha tambang dan transporter untuk proyek tersebut sebagai bagian tanggungjawab mereka. Jangan hanya membebani anggaran negara atau uang rakyat untuk pembangunan jalur khusus tersebut.” Tandas Atik ketua SLM MPB kepada wartawan. (Mul)
