Wacana Pemkot Ambil Alih Dua Aset Pasar

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berwacana mengambil-alih aset dua pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ). Kedua pasar tersebut, yaitu pasar Sukasari dan Jambu Dua.

Direktur Operasional PDPPJ Kota Bogor Denni Aribowo mengatakan, bahwa penyerahan aset kedua pasar tersebut diperkirakan dapat dilaksanakan oleh PDPPJ pada 2020 mendatang.

“Saat ini belum, mungkin tahun depan. Tahun ini kita belum ada program revitalisasi pasar. Insya Allah tahun depan,” kata Denni, Rabu (23/7/19).

Sejalan dengan hal itu, lanjut Denni, persiapan pihaknya akan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) termasuk pasar Sukasari yang kemungkinan berubah konsep awal.

“Yang kemarin ada (Sukasari Walk) tapi terlalu mewah, takutnya nanti tidak sesuai peruntukan dan itu mau dikaji lagi sesuai dengan kondisi saat ini,” jelas dia.

“Karena sebenarnya kalau ada seperti convention hall itu harus ada Perusahaan Umum Daerah (Perumda)-nya. Ya, ada kemungkinan (pasar Sukasari) akan berubah konsepnya,” tambah Denni.

Sementara di tempat berbeda, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengemukakan bahwa pengambil-alihan kedua aset baik pasar Sukasari maupun Jambu Dua sebagai langkah upaya Pemkot Bogor untuk membangun kedua pasar tersebut dengan pembiayaan bantuan dari Pemprov Jabar.

“Kita sedang mencari formula pembiayaan-pembiayaan untuk berbagai aset berupa lahan untuk dimanfaatkan sebagai penunjang perputaran ekonomi di masyarakat antara lain pasar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lahan area pasar Jambu Dua yang saat ini dimiliki sebagian oleh Pemkot dan sebagian lainnya milik PD Pasar,” kata Dedie dikonfirmasi awak media.

Lebih lanjut dijelaskannya, alternatif untuk pengembangan pasar tradisional adalah dengan memanfaatkan anggaran dari Pemprov. Untuk itu, pihaknya juga sedang membahas bagaimana kemungkinan teknisnya agar optimalisasi lahan untuk pasar ini dapat segera terealisasi.

“Ya, usulannya adalah dengan penyerahan aset PDPPJ ke Pemkot. Tapi ini masih jadi wacana mengingat harus dipertimbangkan juga rencana PDPPJ kedepan seperti apa,” tukas mantan pejabat di lembaga KPK itu. (HRS)