Minta Apartemen GPPC Urungkan Pembongkaran Kios

Kota Bogor – bogorOnline.com

Kisruh pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan City (GPPC) di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, akhirnya mendapat sorotan dari Komisi I DPRD.

Hal itu lantaran pengembang keukeuh ingin membongkar sejumlah kios yang berada di sekitaran proyek tersebut.

Anggota Komisi I, Jatirin meminta agar pengembang mengurungkan niatan mereka membongkar sejumlah kios milik warga karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tidak berada di dalam area proyek.

“Lebih baik pengembang tidak perlu melangkah sejauh itu (membongkar kios). Kalau hal tersebut dilakukan, justru akan menimbulkan permasalahan baru. Apalagi kios warga bukan berdiri di atas lahan pengembang,” jelas Jatirin kepada wartawan, Senin (12/8/19).

Selain itu, Jatirin juga meminta agar warga yang merasa dirugikan atas pembangunan tersebut segera melakukan musyawarah dengan pengembang dan difasilitasi oleh pemerintah. Hal itu harus dilakukan untuk menghindari permasalahan agar tidak semakin meruncing dan melebar kemana-mana.

“Ya, kalau ada masalah segera dimusyawarahkan, agar solusinya segera ketemu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Menurut Jatirin, tuntutan warga tentang pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GPPC akan berimbas terhadap ketidakpastian hukum di Kota Bogor. “Kalau tiba-tiba dicabut bisa membuat preseden buruk bagi Kota Bogor. Lebih baik dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu, Camat Bogor Tengah, Agustian Syach mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memediasi kedua belah pihak dalam waktu dekat ini.

“Sebetulnya sudah pernah dimediasi. Namun, ketika itu deadlock. Saat ini kami akan mendengar dulu keinginan dari kedua belah pihak,” ungkapnya.

Selain itu, kata Agus, pihaknya juga akan melihat aspek legalitas yang ada. Sebab, secara legal apartemen tersebut telah mengantungi IMB.

“GPPC sudah memiliki izin untuk membangun. Karena itu kami juga akan mempelajari terkait adanya penolakan dari warga, kami akan mempelajari dan melaporkan ke pimpinan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap GPPC berdasarkan adanya kesepakatan hasil musyawarah antara pengembang, warga dan LPM.

“Pemerintah takkan memberi ruang izin sebelum ada kesepahaman antar berbagai pihak. Kami menerbitkan IMB lantaran sudah ada dialog yang baik antar pihak terkait,” tandasnya.

Sehingga, kata Bima, apabila di kemudian hari terjadi penolakan atau keberatan atas pembangunan tersebut, pihak-pihak terkait harus kembali melakukan musyawarah. “Kalau sekarang sudah ada IMB kemudian ada ketidakpuasan kemudian dibongkar. Itu nggak baik bagi iklim ekonomi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bima mengaku, bahwa ia mendapat aduan terkait beredarnya tandatangan warga yang menolak pembangunan apartemen.

“Beredar tandatangan warga penerima kurban. Tapi setelah dibuka ternyata di dalamnya ada kop penolakan apartemen. Ini harus didalami betul atau tidaknya. Kalau benar harus dilaporkan ke polisi. Menolak jangan menghalalkan segala cara,” kata dia. (Nai/*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *