Pemkot Bogor Gandeng IPB untuk Mengkaji Wacana Pemindahan Ibu Kota

Kota Bogor – bogorOnline.com

Mencuatnya wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Wacana perluasan wilayah Kota Bogor kemudian teranyar pembentukan provinsi Bogor Raya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Pemkot Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya mengambil langkah menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) untuk melakukan kajian secara akademik terkait wacana tersebut.

Kepada awak media, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, isu perluasan wilayah Kota Bogor awalnya ada pernyataan wakilnya Dedie A. Rachim dalam acara kordinasi kepala daerah yang menyampaikan visi Kota Bogor kedepan terkait kemungkinan perluasan wilayah Kota Bogor. Isu itu kemudian berkembang mendapatkan perhatian publik bahkan menjadi perbincangan dimana-mana.

“Satu sisi, ini hal yang baik karena wacana publik yang edukatif. Publik berhak tahu bahwa kota ini bergerak kemana. Sesuatu berbeda yang tidak terjadi 10-15 tahun lalu, isu pelik tapi sekarang tata kota jadi perhatian publik. Artinya warga merasa dekat nasibnya dengan isu ini,” ujarnya seusai pertemuan dengan IPB, Ahad malam 25 Agustus 2019.

Namun sisi lain, sambung Bima, sampai saat ini hingga pertemuan ini dirinya merasa bahwa isu itu perlu diletakan dalam konteks proposional karena punya potensi akan berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan samangat awalnya.

“Jadi kita melihat bahwa isu ini lebih ke arah aspek politis seolah-olah Kota Bogor mengajukan proposal pembentukan provinsi Bogor Raya. Padahal konteksnya adalah Kota Bogor mengantisipasi masa depan, potensi kenaikan dan kemungkinan stagnan PAD di masa depan BPHTB akan jenuh, luas wilayah juga yang tidak akan bertambah. Kemudian arus urbanisasi pertumbuhan penduduk dan lain-lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut ujar politisi PAN ini, bahwa peluasan wilayah Kota Bogor hanyalah salah satu bagian saja selain isu-isu atau opsi-opsi lain. Misalnya, mekanisme koordinasi atau penggabungan wilayah dan pembentukan daerah baru dan lainnya.

“Oleh karena itu, kami menyepakati di sini, saya berterimakasih sekali kepada pak rektor yang respon cepat untuk melanjutkan terus kolaborasi yang selama ini terbangun, dan dengan cepat juga isu ini direspon pak Atang untuk kemudian menyamakan frekuensi di sini,” katanya.

Masih kata Bima, kesepakatan ini untuk meletakkan wacana-wacana tersebut dalam konteks proposional dalam hal yang akdemis. Pemkot bersama IPB melalui P4W akan melakukan kajian terhadap isu ini.

“Opsinya tentu saja agar tidak ditarik ke sana dan ke sini, apalagi ke wilayah yang kritis,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Rektor IPB, Arif Satria mengatakan, bahwa IPB menerima tawaran dari Pemkot untuk melakukan kajian akademik terkait dengan isu Jabodetabek ini. Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim kajian sesegera mungkin.

“Tim kajian akan segera kami bentuk dan kami akan berkoordinasi terus dengan pemkot untuk menyelesaikannya. Paling tidak akhir tahun ini sudah beberapa hasil dari P4W,” kata Arif.

Ketua DPRD Kota Bogor sementara, Atang Trisnanto cukup mengapresiasi forum pertemuan yang digagas Pemkot Bogor. Namun dalam kesempatan itu, ia mewakili lembaga DPRD menyampaikan mengingat kemarin baru ada pelantikan anggota DPRD dan belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maka pembahasan mengenai gagasan apakah perluasan wilayah Kota Bogor atau pembentukan provinsi Bogor Raya belum dibahas di DPRD.

“Tapi saya sebagai pimpinan DPRD sementara memberikan apresiasi terhadap inisiatif wali kota agar sebuah gagasan yang kemudian ditanggapi oleh berbagai dimensi yang ada itu dikembalikan kepada sebuah kajian ilmiah, yang saya kira kita semua mengakui kapasitas dari IPB,” ujarnya.

Kajian yang akan dilakukan oleh P4W juga, sambung Politisi PKS itu, setidaknya tidak menguras energi baik DPRD dan pemkot dalam membahas hal tersebut. Sehingga pemkot juga bisa lebih fokus lagi untuk kembali menyelesaikan target-target pembangunan apalagi RPJMD sudah diputuskan kemarin.

“Kami, DPRD siap berkolaborasi menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang tertunda dan menambah prestasi-prestasi yang ada. Kita tunggu nanti mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama hasil kajian ini bisa menjadi kajian yang komprehensif ilmiah. Dan saya kira di lingkungan institusi politik harus menerima kajian ilmiah yang harus siap dibawa sebagai keputusan politik,” paparnya.

Dirinya menyakini dengan kajian ini bisa membawa sebuah konsep Kota Bogor kedepan yang telah dimulai gagasannya oleh wali kota dan wakilnya bahwa Kota Bogor bisa memiliki konsep kota lingkungan yang memiliki pembangunan berkelanjutan dimana aspek ekonomi, ekologi dan sosial bisa diperjuangkan bersama-sama.

“Jadi pada intinya kami mendukung langkah dari Pemkot untuk membawa gagasan terkait bangaimana konsep tata ruang Kota Bogor kedepan dalam bentuk kajian yang akan dilakukan IPB. Dan sama-sama akan kita tindaklanjuti kalau sudah selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Institut (LPI) dan peneliti P4W, Ernan Rustiadi mengatakan, ibu kota Indonesia dipindah atau tidak, Jakarta dan Jabodetabek tetap akan menjadi pusat ekonomi perekonomian dan menjadi kota global Indonesia yang bersaing dengan kota-kota global lain di dunia.

“Dan kita memang harus menanganinya karena ingin meningkatkan daya saing Indonesia, dan salah satu daya saing Indonesia ditentukan oleh kota globalnya, yaitu Jakarta. Dan Jakarta itu modalnya Indonesia untuk persaingan,” ungkapnya.

Namun sayang, kata Ernan, bukannya bersaing dengan kota-kota global lain di dunia, justru terjerat dengan masalah-masalah di dalamnya, seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh dan kemiskinan.

“Jadi pak wali dan pak rektor ingin mengambil inisiatif sebenarnya bukan hanya untuk sesempit soal pemekaran menurut saya. Pemekaran itu hanya salah satu opsi pilihan yang memang harus kita lemparkan secara akademik,” terangnya.

Dijelaskan, bahwa P4W sudah memiliki kajian tentang Jabodetabek yang panjang dan pihaknya memiliki forum studi Jabodetabek dengan umur kajian sudah 20 tahun. “Jadi bagi kami sebenarnya kajian Jabodetabek sudah agenda rutin tapi sekarang sepertinya akan ada bobot politiknya,” ungkapnya.

Dijelaskan juga olehnya, kajian itu meliputi semua aspek yang menjadi isu-isu yang ada di Jabodetabek mulai dari dimensi lingkungan, daya dukung lingkungan di dalamnya, dimensi sosial, dimensi ekonomi. Kemudian aspek tata ruang dan sistem transportasi yang menurutnya jadi dimensi-dimensi yang harus dikaji utama.

“Terakhir gongnya adalah governansi soal tata kelolanya untuk menyelesaikan semua itu tata kelola seperti apa? Apakah harus ada pemekaran-pemekaran, pemecahan-pemecahan wilayah administrasi, apa harus ada penggabungan-penggabungan wilayah atau mungkin harus ada semacam lembaga baru di luar sistem administrasi sekarang yang namanya provinsi, kota dan kabupaten. Ya, seperti dulu ada ide harus ada menteri sendiri. Menurut saya itu harus terbuka dan kita harus berpikir terbaik untuk Jabodetabek,” tandasnya.

Sebelumnya, wali kota Bogor dan wakilnya, Bima Arya dan Dedie A. Rachim, Rektor IPB Arif Satria, Ketua DPRD Kota Bogor sementara Atang Trisnanto dan Kepala LPI Ernan Rustiadi melakukan pertemuan secara tertutup di ruang Merak 1 C kampus sekolah bisnis IPB. Pertemuan itu juga dihadiri Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bogor. (HRS)