Tiga Usulan DPRD Seputar Warga Terdampak Jalur Ganda Kereta Bogor-Sukabumi

Bogor Selatan – bogorOnline.com

Warga terdampak proyek nasional jalur ganda rel kereta Bogor-Sukabumi mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bogor. Ketua DPRD Sementara Kota Bogor, Atang Trisnanto turun langsung meninjau lokasi rencana proyek di wilayah Empang, Bogor Selatan pada Rabu 18 September 2019.

Usai berdialog dengan warga di wilayah RW 10, Atang Trisnanto mengemukakan, ada tiga hal menjadi perhatian utama yang nanti akan disampaikan oleh pihak DPRD kepada pihak-pihak terkait dengan proyek jalur ganda.

“Setelah pimpinan DPRD definitif dilantik kami akan mengundang pihak-pihak terkait baik Pemkot Bogor, Pemprov Jabar maupun PT. KAI untuk mendapat kejelasan terkait program ini seperti apa. Selain mengundang mereka, kami juga akan mengusulkan tiga hal untuk warga terdampak,” ujar Atang.

Tiga hal tersebut, diurai Atang, pertama soal pengunduran waktu pelaksanaan pengosongan rumah warga terdampak.

“Usulan kami pertama terkait kondisi sekarang, prioritas pengunduran waktu sehingga ada masa bagi warga untuk persiapan yang lebih baik,” tuturnya.

Lantas kedua soal kompensasi berupa dana kerohiman yang akan diterima nanti oleh warga bisa seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan dari jumlah Kepala Keluarga (KK) termasuk kondisi eksisting bangunan.

“Ya, ada hampir lebih 6.000 warga dan KK yang terdampak,” imbuh Atang.

Sedangkan yang ketiga, lanjut dia, soal tempat relokasi diminta warga akan dibicarakan oleh pihak DPRD baik dengan Pemkot Bogor, provinsi maupun pusat. Misalnya, kata Atang, untuk lahan disediakan oleh Pemkot Bogor, sementara provinsi atau pusat menyediakan bangunan dan lain sebagainya.

Pada kesempatan ini, Atang sangat menyayangkan sosialisasi tentang pembangunan jalur ganda ini baru dilakukan pada September dengan kemungkinan pada Desember warga harus sudah pindah untuk mengosongkan tempat tinggal yang selama ini dihuninya.

“Ini artinya, waktu begitu singkat dan warga juga harus menyiapkan segala sesuatu di tempat yang sudah lama tinggalnya. Warga sendiri sebenarnya menyadari bahwa ini tanah negara dan mereka siap pindah,” tukas politisi PKS itu.

Di tempat yang sama, Ketua RW 10, Suhendar mengatakan, bahwa harapan besar dari warga kepada DPRD dapat direlokasikan ke lahan milik Pemkot Bogor yang ada di wilayahnya. Di wilayah RW 10 sendiri terdata ada 171 bangunan termasuk fasilitas Posyandu yang terkena proyek jalur ganda.

“Data itu belum termasuk jumlah KK yang terdampak yah. Alhamdulillah, semua warga di sini yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun. Kalau sosialisasi baru kemarin tapi gembar-gembor soal pembongkaran sebelum September bahkan dari tahun 90-an,” ungkapnya.

Sehari sebelumnya, perwakilan masyarakat yang terdampak proyek nasional jalur ganda rel kereta Bogor-Sukabumi mengadukan nasibnya ke Fraksi PKS DPRD Kota Bogor. Terinformasikan, sekitar 1.637 bangunan rumah di Kota Bogor akan terdampak proyek tersebut.

Rombongan yang dipimpin Rudi, Ketua LPM Batutulis bersama para ketua RW dan tokoh masyarakat mengharapkan dukungan dan pembelaan dari DPRD dan perhatian Pemkot Bogor atas nasib yang menimpa mereka.

Karnain Asyhar selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor bersama pimpinan dan anggota fraksi menerima langsung aduan masyarakat di ruang pelno Fraksi PKS di gedung DPRD Kota Bogor. Audiensi masyarakat ini juga dihadiri Ketua DPRD Sementara Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bogor Selatan, Rudy Sudiasrawan saat dikonfirmasi mengatakan, dari hasil pendataan awal, bangunan yang berdiri di atas lahan PT. KAI berada di wilayah tujuh kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut, antara lain Kertamaya, Genteng, Cipaku, Lawanggintung, Batutulis, Empang dan Bondongan.

“Kalau data yang keterima ada 1.597 bidang tanah. Tapi dalam perjalanan ada yang belum terdata pada pendataan awal sehingga ada kurang lebih 1.600 bidang tanah,” ujarnya, waktu itu.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dari informasi juga, terhadap warga yang terkena dampak pembangunan akan diberikan kompensasi berupa dana kerohiman dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dana kerohiman itu sebagai ganti untuk bangunan rumah yang usianya di atas 10 tahun.

“Besaran dana kerohiman akan dinilai dahulu oleh tim appraisal dari KJPP akhir bulan (September) ini. Ada empat kriteria terkait dana kerohiman ini, untuk uang pembongkaran, sewa rumah selama setahun, mobilisasi barang-barang dan uang penerima manfaat bagi warga yang rumahnya misalkan dijadikan tempat usaha,” urai Rudy.

Ia menambahkan pemberian dana kerohiman itu berdasarkan target bakal dilaksanakan pada November hingga akhir Desember 2019. Penyaluran dana juga langsung kepada warga penerima melalui rekening masing-masing.

Pihak Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melalui Balai Perkeretaapian Jawa Barat sendiri terus menyosialisasikan rencana pembangunan kepada warga pada tahun ini atau tepatnya September. Sedangkan untuk kajian pembangunannya sudah dilakukan pada tahun lalu.

“Sejauh ini (respon warga) di lapangan masih kondusif. Mereka menyadari bahwa itu adalah tanah PJKA. Ya, ada usulan dari warga direlokasi ke sesuatu tempat, tapi kita kembali ke kemampuan pemerintah daerah. Kita menyarankan warga yang ingin pindah bisa ke rusunawa. Tapi itu juga tergantung mereka,” paparnya.

Tak hanya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Hal serupa juga pada rumah-rumah warga yang berdiri di atas lahan milik PT KAI yang berada di wilayah Kelurahan Gudang dan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah.

Camat Bogor Tengah, Agustian Syach mengatakan bahwa di wilayahnya ada dua kelurahan yang terkena pembangunan jalur ganda.

“Di Gudang ada 57 bidang tanah. Sedangkan di Paledang ada sekitar 200 bidang tanah,” ungkapnya.

Agus menegaskan bahwa saat ini sosialisasi terkait pembangunan double track tersebut sedang dilakukan oleh Balai Perkeretaapian Jawa Barat.

“Jadi pihak kelurahan hanya sebagai fasilitator saja,” tandasnya. (HRS)