Defisit, Dewan Minta Pemkot Evaluasi Program OPD

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor rupanya harus memutar otak untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja. Pasalnya, kondisi keuangan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 masih mengalami defisit kurang lebih Rp360 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan bahwa rasionalisasi kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ‘gemuk’ harus dilakukan lantaran pemerintah tak mungkin menaikan pendapatan karena waktu semakin mepet.

“Kalau bicara APBD ya harus seimbang. Jadi belanja sekarang harus dirasionalisasi,” ujar Ade kepada wartawan, baru-baru ini.

Lebih lanjut kata Ade, agar tak terjadi defisit, masing-masing OPD harus berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mesti dapat memilah rencana strategi (renstra).

“Sudah ngobrol, diskusi dengan tim. Kami akan coba rapat dan bertanya ke dinas, mana yang kira-kira harus ditunda ke tahun depan atau di APBD perubahan, bukan dihilangkan,” ucap Ade.

Menurutnya, permasalahan defisit bukanlah problematika yang luar biasa, karena minus terjadi pada sektor belanja langsung.

“Belanja langsung kan belanja modal. Yang akan luar biasa itu ketika menyangkut belanja tak langsung, seperti gaji pegawai. Jadi dinas itu harus paham mana prioritas. Kalau semua dibarengkan jadinya defisit,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera menggelar rapat untuk mengambil langkah agar RAPBD TA 2020 bisa seimbang antara belanja dan pendapatan.

“TAPD akan berupaya untuk menyeimbangkan. Kemungkinan akan ada presentase sesuai pagu anggaran. Nah, dinas harus mempersiapkan mana yang akan dirasionalisasi,” katanya.

Ade melanjutkan, sejauh ini hanya ada dua opsi konvensional dalam menyeimbangkan antara belanja dan pengeluaran. Yakni, melakukan rasionalisasi atau meminjam uang.

“Kalau pinjam uang ya nggak mungkin. Kalau pengaruh hibah untuk menyeimbangkan bisa, tapi hanya mengurangi minus saja. Nanti kami akan rapat dulu untuk melakukan rasionalisasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, apabila pemkot mengambil langkah untuk berhutang demi menyeimbangkan APBD, hal itu akan menjadi keputusan paling konyol, terkecuali untuk membiayai hal-hal yang strategis.

“Sementara, di sektor lain tentunya masih terdapat kegiatan dalam program yang rutin copy paste dari tahun sebelumnya. Yang perlu dilakukan Pemkot adalah mengevaluasi urgensi dan daya ungkitnya terhadap RPJMD,” katanya.

Misalnya, kata Saeful, dengan mencari peluang pembiayaan dari provinsi, kementerian dan Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber-sumber lain yang sah dan perlu dipetakan ulang. Begitu juga soal penganggaran, kata dia, harus terencana dengan baik agar pelaksanaan anggaran murni maupun perubahan bisa tepat waktu.

“Seringkali kesiapan anggaran yang tidak tepat waktu ini menjadi permasalahan klasik yang seharusnya diubah,” ucapnya.

Pihak DPRD dengan semangat baru tentunya siap bersinergi untuk pengganggaran yang tepat waktu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip penganggaran lain.

Dikatakan Saeful, bahwa defisit tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas OPD belaka.

“Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi,” ujar Saeful.

Selain itu, masih kata Saeful, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. Menurut dia, yang tak kalah pentingnya untuk menghindari defisit anggaran adalah dengan melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR dan lain sebagainya.

“Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.

“Coba kita bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Misalnya, dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bappeda, BPKAD dan Bapenda mendapat porsi beda. Apa karena elit? Inilah yang membuat kesenjangan,” tukasnya. (Haris)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *