Tanah Negara Hilang Pemprov Jabar Kecolongan

Cileungsi, bogorOnline.com – Lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor diperjual belikan. Lahan milik pemprov seluas 4.000 me­ter di samping fly over Cileungsi itu, diklaim milik pribadi. Hal itu terlihat adanya plang di atas lahan yang pernah dijadikan tempat penampungan sementara pedagang pasar Cileungsi akan diperjualbelikan.

Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, Sumiadji, men­gatakan, lahan di samping fly over Cileungsi itu milik pribadinya. Lahan tersebut dibeli dari pemilik pertama. Bahkan BPN Cibinong telah menerbitkan sertifikat seluas 6.620 meter persegi.

“Kalau lahan itu bukan hak milik, tidak mungkin BPN mengelu­arkan sertifikat. Jadi, saat saya membeli dari pemilik asal, status tanah sudah bersertifikat hak milik,” kata Sumiadji, kemarin.

Lahan tersebut tambah dia, telah dibeli 6 tahun silam dari pemilik pertama bernama Rudi asal Pulomas Jakarta. Jika pihak Pemprov Jabar mau menggugat, pihaknya mempersilahkan dan tidak akan tinggal diam. “Kalau Pemprov Jabar mengakui itu lahan miliknya, gugat saja ke pengadilan,“ tambah Sumiadji.

Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Cileungsi merasa kaget atas klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan. Sesuai catatan dalam buku besar, lahan itu mutlak milik Pemprov Jabar.

“Lahan itu dari dulu belum pernah dibebaskan. Yang memasang plang di lo­kasi atas nama warga hanya ngaku-ngaku saja. Lahan itu mutlak milik negara, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Kami juga sudah konfir­masi dengan pihak provinsi, jawabannya, tidak pernah ada jual-beli lahan ke pihak mana pun,” terang Sekdes Cileungsi, ME Sutisna.

Lanjut dia, sepengetahuan pihak Desa Cileungsi, lahan seluas 4.000 meter itu mutlak lahan milik negara. Karenanya, disarankan kepada warga yang meng­klaim sebagai pemilik lahan, membuktikan surat-suratnya ke Pemprov Jawa Barat.

“Informasi yang kami dapat, tepat di belakang tanah milik pemprov itu ada lahan milik warga. Sedangkan posisi lahan milik negara ada di depannya. Sehingga lahan warga itu tidak berfungsi dan terbengkalai karena tidak ada pintu keluar. Karena tidak ada akses jalan, lahan mi­lik negara yang diklaim sebagai milik pribadi,” tandas Sutisna. (Soeft)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *