Triwulan Ketiga Serapan Anggaran OPD Belum Optimal

Kota Bogor – bogorOnline.com

Anggaran kegiatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum terserap secara optimal. Hal tersebut terlihat dari pencapaian realisasi keuangan meski telah memasuki triwulan ketiga.

Berdasarkan data rekapitulasi realisasi pada Agustus 2019 dari Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunjukkan serapan anggaran baru Rp50,744,434,131 atau 15.26 persen dari anggaran sebesar Rp332,469,334,761.

Selanjutnya, OPD lain yang mendapat anggaran tebal adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari anggaran Rp368,831,688,966, baru terserap Rp24,074,905,670 atau 6,53 persen. Kemudian, Dinas Kesehatan dari Rp267,860,163,279, serapan anggaran baru mencapai Rp88,475,147,031 atau 33.03 persen.

Dinas Perumahan dan Pemukiman dari anggaran Rp167,099,609,334, baru terserap Rp74,082,060,479 atau 44,33 persen. Sedangkan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan dari anggaran Rp626,424,156,161, tercapai baru Rp289,410,331,027 atau 46.20 persen.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menegaskan, bahwa pencapaian realisasi serapan anggaran hingga Agustus itu akan menjadi bahan evaluasi nanti pada 10 Oktober. Sebab, pihaknya juga memiliki kewajiban untuk melaporkan ke pemerintah pusat.

“Jadi tanggal 10 Oktober kita akan coba evaluasi secara detail untuk memahami kendala dan permasalahannya,” katanya.

Menurut Ade, melihat kondisi itu dari yang sudah-sudah biasanya lantaran tidak sejalannya antara realisasi kegiatan fisik dengan serapan anggaran.

“Pihak ketiga dalam pencairan anggaran cenderung ditunda sampai akhir tahun. Jadi solusinya kepala dinas diminta menginformasikan harus sesuai,” ujarnya.

Ade mengatakan, kedepan bagi OPD yang mendapat anggaran cukup tinggi, seperti Dinas PUPR, Dinkes dan Disdik, apabila nanti serapannya kurang atau tak bisa melakukan lelang akan dievaluasi. Begitu sebaliknya, OPD yang dinilai baik dalam hal ini akan mendapatkan penghargaan.

“Kita lihat akhir tahun ini. Reward and punishment pasti kita buat karena selama ini belum pernah. Tapi saya berharap pembangunan fisik sudah 40 persen ini, dan hanya tinggal penyerapanan anggaran saja,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana menanggapi hal ini mengungkapkan, pihak pemerintah perlu melakukan evaluasi evaluasi terkait kendala teknis di lapangan yang menyebabkan serapan anggaran pada beberapa dinas cenderung rendah.

“Kami berharap OPD yang serapan rendah bisa melaksanakan kegiatan secara optimal. Apalagi dinas yang kegiatannya bergantung dengan cuaca seperti Dinas PUPR dan Disperumkim,” ungkapnya.

Eka menyatakan, berdasarkan pengalaman terdahulu rendahnya serapan anggaran lantaran adanya beberapa OPD yang melaksanakan kegiatan pada triwulan ketiga atau keempat.

“Atau ada juga yang gagal lelang,” katanya.

Disinggung mengenai rencana pemerintah untuk memangkas OPD ‘gemuk’ yang serapannya kurang maksimal. Eka menyatakan bahwa pemangkasan bisa dilakukan asal sesuai dengan kebutuhan.

“Yang pasti pemerintah harus mencarikan solusinya,” tukasnya. (HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *