Atty Somaddikarya: SILPA Tinggi, Mau Obligasi Daerah

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Obligasi Daerah saat rapat bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor pada Senin 25 November 2019.

Usulan itu ditanggapi Anggota Bapemperda Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya. Ia mengatakan, bahwa regulasi tersebut tidak dibutuhkan oleh Pemkot Bogor lantaran tidak ada satupun alasan logis dari pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.

“Kalau alasannya untuk pembangunan sarana publik yang mendesak. Memang pemkot mau bangun apa? Untuk pembangunan rumah sakit tipe C kan mau dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk GOR dibantu APBN Rp800 miliar. Lantas untuk apa obligasi?,” ujar Atty saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Ia juga menilai pengajuan perda tersebut tidak relevan lantaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selalu tinggi terjadi setiap tahunnya.

“SILPA kan selalu besar setiap tahun, hal itu karena perencanaan kegiatan tak matang. Sekarang mau obligasi atau berhutang untuk pembangunan, ini kan lucu. Sisa uang banyak nganggur, tapi mau obligasi,” imbuh dia.

Atty mengatakan, apabila alasan Pemkot Bogor melakukan obligasi dengan menjual saham ke masyarakat, hal itupun tidak tepat lantaran khawatir berpotensi untuk disalahgunakan. Selain itu, ia juga mempertanyakan masyarakat yang mana yang mau beli saham obligasi.

“Warga tidak butuh yang seperti itu? Kemudian tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dari pembelian obligasi. Jangan berbisnis dengan rakyat. Lagipula defisit kan sering terjadi,” papar Atty.

Menurutnya, apabila regulasi tersebut sampai gol, maka justru akan menambah beban piutang kepala daerah selanjutnya, lantaran pembayaran bunga untuk obligasi diambil dari APBD.

“Ini akan menjadi hutang dan membebankan walikota yang akan datang. Apalagi bila jangka waktunya 10 tahun,” katanya.

Sisi lain, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bahwa dalam rapat tersebut pemkot juga mengajukan 15 perda baru. Padahal, Presiden Jokowi telah meminta daerah tidak rajin membuat perda.

“Itu kan jelas instruksinya. Kalau pemkot mengusulkan untuk mencabut 10 perda yang sudah tak terpakai, saya setuju,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menjelaskan, bahwa obligasi daerah merupakan alternatif untuk pembiayaan pembangunan di Kota Bogor, dan hal itu diatur dalam undang-undang.

“Kan ada alternatif lain selain obligasi, ada SMI serta BJB Indah untuk pembiayaan infrastruktur. Itu yang harus dipahami, mana yang bisa dipakai,” ucapnya.

Ade mengatakan, bila pembangunan yang akan menggunakan dana obligasi itu diperuntukan membangun sarana prasarana yang menghasilkan bagi kas daerah. Misalnya, membangun RS tipe C di tiap kecamatan.

“Nanti pendapatan dari RS itu masuk semua ke kas daerah,” katanya.

Lebih lanjut kata Ade, obligasi berbentuk saham yang ditawarkan kepada masyarakat atau perusahaan.

“Warganya mau nggak. Yang pasti dari pembangunan harus menghasilkan. Kalau jadi beban ya pasti, makanya harus ada hasilnya,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa obligasi itu nantinya hanya berlaku selama periode walikota yang tengah menjabat saja.

“Jadi selama masa kepemimpinan walikota menjabat saja. Bagusnya empat tahun bisa lunas, sehingga tak menjadi beban pimpinan akan datang,” ucapnya.

Saat disinggung mengapa Pemkot Bogor memilih untuk mengusulkan Perda Obligasi, sementara SILPA selalu tinggi terjadi setiap tahunnya. Ade berdalih bahwa SILPA itu tak bisa diperkirakan lantaran baru terlihat di akhir tahun anggaran.

“Kayak sekarang SILPA itu kan Rp165 miliar, tapi tak bisa juga diperkirakan. Sebab anggaran Rp2 triliun lebih didistribuskan semua OPD. Jadi sah-sah saja ada aturan soal obligasi. Sehingga ke depan bila ingin membangun GOR atau RS dengan dana pinjaman, regulasi sudah disiapkan,” katanya. (HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *