Tanjungsari, bogorOnline,com-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak pada Minggu (3/11) lalu di Kabupaten Bogor, masih menyisakan cerita. Salah satu desa di Kecamatan Tanjungsari, Desa Sirnasari memanas.
Pasalnya, calon kades yang kalah, Dadan Nurmawan memprotes panitia. Ia tidak menerima hasil pilkdes lantaran ijazah calon terpilih Mumin Sonjaya yang sering disapa Yogi bermasalah. Sehingga, melalui perwakilannya menunjuk Uyung untuk mendatangi panitia pilkades.
Hal itu dilakukan karena menganggap panitia lalai dalam tahapan verifikasi administrasi bakal calon. Sehingga calon terpilih Yogi lolos dalam verifikasi administrasi. Padahal, ditemukan kesalahan fatal karena ijazah SD Yogi, pada halaman depan tertulis Mumin Sonjaya sementara halaman belakang hanya tertulis Mumin.
“Ini kesalahan fatal, karena membingungkan. Mana yang harus dipakai, mukmin atau mukmin sonjaya. Penyelesaian ini, tidak bisa hanya dengan keterangan dari sekolah, ini mesti melalui penetapan pengadilan,” kata Uyung di depan panitia pilkades Sirnasari Sabtu (9/11) kemarin.
Uyung yang juga kakak kandung Dadan meminta panitia meluruskan permasalahan tersebut. Jangan sampai ada anggapan, menggunakan ijazah bermasalahpun di Tanjungsari bisa lolos. “Jadi permasalahan ini harus diluruskan agar tidak menjadi contoh buruk di kemudian hari,” tandas Uyung.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Sirnasari Maman Jamaludin membantah keras pernyataan Uyung yang menuding panitia telah lalai dalam melaksanakan tugas. Dikatakan, pihaknya telah mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi sesuai Perbup Bogor Nomor 37 tahun 2019.
“Langkah itu kami lakukan sesuai aturan dalam pelaksanan pilkades. Permasalahan ijazah, cukup dengan keterangan dari pihak sekolah yang menyatakan keabsahan surat itu,” kata Maman.
Lanjut dia, kalau pihak yang kalah mau menggugat pihaknya mempersilahkan. Karena menurutnya, dalam pelaksanaan pilkades, ada acuan. Namun dirinya tetap berharap penyelesaian permasalahan cepat tuntas demi Sirnasari lebih baik.
“Saya berharap, permasalahan ini cepat tuntas agar pemulihan hubungan persaudaraan paska pilkades cepat mencair. Namun kalau ada pihak yang tidak puas, silahkan menempuh jalur sesuai aturan yang ada. Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan BPD dan panitia kecamatan,” tutupnya.
(soeft)
