Diduga Serobot Lahan, Pengusaha Kavling Andalusia Disomasi

Tanjungsari, bogorOnlune.com – Pengusaha Kavling Grand Andalusia Village Gunawan disomasi pemilik lahan. Jika tidak mengindahkan somasi itu, pengusaha kavling yang berbasis syariah tersebut terancam dipolisikan. Menyusul dugaan penyerobotan lahan milik Singgih di Kampung Babakan Pasir Kalong Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Dugaan perbuatan melawan hukum itu tertuang dalam somasi atau teguran yang dilayangkan kuasa hukum Singgih dari Kantor Hukum RIS & Associates, Mohammad Fattah Riphat SH, MH tertanggal 16 Oktober 2019. Kuasa hukum berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan kliennya dan bukti-bukti yang ada, diduga kuat pengusaha Andalusia telah melakukan tindak pidana penyerobotan lahan milik orang lain tanpa izin pemilik.

“Maka dengan ini saya menegur sekaligus meminta pihak andalusia untuk segera meninggalkan lahan milik klien kami yang berada di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Bogor. Kalau tidak mengindahkan, kami akan menempuh jalur hukum,” tegas Fattah dalam somasinya.

Jika tidak ada itikad baik dari pihak Andalusia dengan mengindahkan teguran dan permintaan untuk meninggalkan lahan milik kliennya, maka dengan berat hati, pihaknya akan melakukan upaya hukum. “Pelanggaran hukumnya jelas, penyerobotan lahan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 385 serta UU RI nomor 51 PRP tahun 1960 tentang memakai tanah tanpa izin,” tandasnya.

Pihak Andalusia melalui Dindin Solahudin mengaku sudah menerima surat somasi. Namun dirinya bingung lantaran objek yang disomasi tidak jelas. “Ya, surat somasi kami sudah terima tapi tidak jelas objek lahan yang dimaksud dalam somasi itu,” kata Dindin kepada bogorOnline.com di kantornya, Kampung Jemblung Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Senin (18/11).

Namun lanjut Dindin, pihaknya akan selalu terbuka menyelesaikan permasalahan itu melalui jalur musyawarah. Karena lahan yang dikuasai saat ini seluas 6 hektar, semua telah dibayar kepada pemilik melalui mantan kades Encang, itu juga melalui verifikasi data bersama pemilik yang akan menjual lahannya.

“Kami belum bisa memenuhi permintaan pemberi somasi, meninggalkan lokasi karena semua lahan sudah dibayar. Kalau mau menempuh jalur hukum dengan melapor kepada penyidik polri, dipersilahkan. Itu hak setiap warga negara,” pungkasnya. (Soeft)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *