by

Tingkatkan PAD, UPT Pajak Jonggol Surati WP

Jonggol, bogorOnline,com – Maraknya usaha penjualan kavling di wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak Kelas A Jonggol, Kabupaten Bogor, membuat lembaga pemungut pajak itu melakukan gerak cepat. Para Wajib Pajak (WP) pelaku bisnis lahan diingatkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan melayangkan surat undangan.

Selain bermaksud mengingatkan WP akan kewajibannya, juga diharapkan dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Apalagi, ramainya pemberitaan di media massa, baik media online maupun media cetak terkait penguasaan lahan juga menjadi alasan dilayangkannya undangan kepada WP tersebut.

Dua perusahaan yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat, Andalusia Antajaya serta Lantaburro Sukarasa dan Karyamekar telah memenuhi undangan sebagai WP. Walau Pajak keduanya belum tuntas karena lahannya sebagian masih atas nama perorangan atau pemilik, namun tahun 2020 akan dituntaskan. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha lebih bebas mempromosikan tanpa permasalahan pajak kepada calon pembeli.

Dengan undangan yang dilayangkan itu, secara tidak langsung pihaknya telah memberitahukan kepada khalayak terutama konsumen terkait kewajiban membayar pajak. Bahwa, pelaku bisnis yang tersebar di wilayah kerja UPT Pajak Jonggol di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Jonggol, Cariu, Klapanunggal, Sukamakmur dan Tanjungsari pajak PBB nya sudah tidak bermasalah.

“Semua pelaku bisnis lahan telah kita undang ke kantor untuk mengingatkan kewajibannya membayar PBB. Semua memenuhi undangan, sambil membawa data lahan yang harus dibayarkan,” kata Kepala UPT Pajak, Kelas A Jonggol, Herry Gianantha di Jonggol, Sabtu (14/12) kemarin.

Menurut Herry, langkah tersebut diambil menyusul berakhirnya masa laporan tahun 2019. Supaya, WP mengetahui kewajibannya terhadap negara bagi mereka yang belum memenuhi.

“Surat yang kami layangkan kepada pelaku usaha penjualan kavling, hanya mengingatkan saja agar mereka mengetahui kewajibannya. Kalau tahun ini belum dibayarkan, akan menjadi pajak tertunggak tahun 2020. Dan itu harus dibayarkan,” tandas Herry. (soeft)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed