by

Upaya Pemkot untuk Warga Terdampak Jalur Ganda Lewat Program BSPS

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menyinergikan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR untuk warga terkena dampak pembangunan jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi. Saat ini, baru untuk warga yang melaksanakan pengadaan tanah sendiri.

Asisten Pemerintahan pada Setda Kota Bogor, Hanafi mengatakan, bahwa rapat hari ini menindaklanjuti secara teknis mengenai warga terkena dampak proyek strategis nasional jalur ganda Bogor-Sukabumi. Menurutnya, ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemkot, dimana sekarang ini berkembang di warga bahwa mereka akan melaksanakan pengadaan tanah sendiri yang memungkinkan untuk dibangun rumah.

“Jumlahnya ada lebih dari 50 Kepala Keluarga (KK),” kata Hanafi seusai rapat terkait perkembangan pembangunan jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi di Paseban Surawisesa, Balaikota Bogor, Kamis 26 Desember 2019.

Untuk itu, lanjut Hanafi, pemkot akan mencoba menyinergikan dengan program BSPS yang digawangi Kementerian PUPR.

“Program ini tentunya harus memenuhi persyaratan administratif, di antaranya siteplan, hak atas tanah bisa dalam bentuk sertifikat dan sebagainya,” katanya.

“Makanya kita tadi mengundang semua pihak dan juga perwakilan RW. Kenapa perwakilan RW kita undang? Ini kan bagian dari upaya pemerintah yang nanti sama RW disampaikan ke masyarakat untuk bersabar, ada upaya pemerintah tapi tidak langsung ada prosedur,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, bahwa program ini bagi warga yang membebaskan tanah sendiri dan untuk pembangunannya diupayakan ke Kementerian PUPR. Kemudian, untuk sarana prasarana yang dibutuhkan oleh warga, seperti air minum, jalan, listrik dan sebagainya itu bagian dari upaya pemkot.

Upaya lainnya, kata Hanafi, pembangunan rumah di lahan milik Pemkot Bogor yang sudah tersedia, di antaranya di wilayah Cipaku dan Rangga Mekar. Namun hal ini sebagai alternatif ketika ada kebijakan lain dari pimpinan dan tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada.

“Lalu upaya lainnya juga ketika nanti warga membangun dan (anggaran) tidak cukup, dibangunnya tidak layak huni bisa melalui program RTLH, tapi di tahun berikutnya,” tandas Hanafi.

Ditempat yang sama, Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan hal senada. Intinya, Pemkot Bogor akan memfasilitasi warga terkena dampak pembangunan jalur ganda dengan dua skema pembangunan rumah melalui program BSPS dan RTLH.

“Untuk kepastiannya, RT RW diminta mendata warga. Ini juga berkejaran dengan waktu. Warga yang kemarin sudah menerima buku rekening, 7 hari setelah meneriman uang harus sudah mengosongkan rumah,” kata Atep.

Sejauh ini, lanjut Atep, warga terdampak yang terdata melaksanakan pengadaan tanah sendiri baru di wilayah Kelurahan Cipaku dan Batutulis. Untuk wilayah lainnya, seperti Kelurahan Kertamaya, Lawang Gintung dan Bondongan sudah memiliki solusi sendiri dikarenakan jumlah warga terdampak sedikit.

“Nah, untuk warga terdampak di wilayah Empang ada, tapi belum memastikan saja. Kita sudah membagi tugas dengan lurah masing-masing untuk mendata, kalau memang ada, kita fasilitasi dan kalau tidak ada kita coba skema yang lain,” ungkapnya.

Kata Atep, program BSPS ini memiliki sejumlah persyaratan, di antaranya luas lahan minimal 45 meterpersegi, hak atas tanah berupa akte jual beli atau sertifikat, sesuai RTRW dan sebagainya. Pembangunan rumah melalui program BSPS ini juga untuk menciptakan rumah layak huni dan sehat bagi warganya.

“Oleh karena itu, mudah-mudah ada kebijaksaan karena kondisinya berbeda misalnya cuma dapat membeli 25 meterpersegi, kalau disyaratkan 45 meterpersegi, kasihan. Atau dari tata ruangnya, untuk kondisi tertentu, rumah swadaya ada pengecualian. Tapi ini urusannya Bappeda,” tandasnya. (HRS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed