by

Warga Terdampak Jalur Ganda di Kota Bogor Mulai Terima Kompensasi

Kota Bogor – bogorOnline.com

Warga Kota Bogor terkena dampak pembangunan jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi mulai mendapatkan pembayaran kompensasi berupa dana kerohiman. Dana kerohiman disalurkan secara bertahap langsung ke rekening penerima atau warga terdampak.

“Sekarang ini tahapan sudah masuk sosialisasi SK Penetapan Gubernur atas penilaian hunian-hunian yang berada di tanah milik Negara. Selain disampaikan nominalnya juga langsung dibuatkan buku rekening. Jadi transaksinya via perbankan dari Negara ke rekening penerima masing-masing hari ini juga,” kata Joko Sudarso, Ketua Tim Penertiban Lahan Segmen Maseng- Paledang dari Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat, Senin 23 Desember 2019.

Joko yang ditemui di kantor Kelurahan Bondongan melanjutkan, dalam sosialisasi itu pihaknya juga melakukan pengecekan kelengkapan data-data warga penerima dana kerohiman. Sebab, ada beberapa warga yang didapati NIK KTP secara online tidak dapat diproses untuk pembuatan buku rekening.

“Tapi, hari ini semua selesai dan dari 7 orang sudah diproses. Kita sudah meminta bantuan pihak kecamatan dan kemudian dikonsultasikan ke Disdukcapil,” sambung Joko.

Kementerian Perhubungan sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 miliar untuk warga terkena dampak jalur ganda di wilayah Kota Bogor dan Kabupeten Bogor. Untuk di Kota Bogor meliputi kelurahan Paledang dan Gudang di Kecamatan Bogor Tengah. Sedangkan di Kecamatan Bogor Selatan, di antaranya Bondongan, Empang, Cipaku, Genteng, Batutulis, Lawang Gintung dan Kertamaya. Sementara di Kabupaten Bogor, yakni Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk.

Meski demikian, Joko tidak dapat menyebutkan secara rinci jumlah warga Kota Bogor yang terkena dampak proyek strategis nasional tersebut.

“Kalau secara keseluruhan kita harus buka data karena yang kita tangani rute dari Bogor sampai Sukabumi. Tapi, untuk contoh di Bondongan ada 80 bidang lebih, kemudian kemarin di Cipaku lebih besar 500 bidang. Nanti di Empang, ada 800 bidang. Jadi di Kota Bogor sendiri hampir 2.000 bidang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa dana kerohiman yang diberikan kepada warga terkena dampak terbagi empat kriteria, mulai dari biaya bongkar, mobilisasi, sewa rumah dan kerugian kehilangan pendapatan untuk mereka yang memiliki tempat usaha. Sementara terkait besaran dana kerohiman dinilai oleh tim appraisal.

“Untuk bagaimana ketentuan besarannya (dana kerohiman) itu dilakukan tim independen oleh KJPP atau tim appraisal. Jadi setelah tim terpadu menugaskan tim appraisal menilai itu ke gubernur. Gubernur yang menetapkan, kemudian memberitahukan dan kita bayarkan,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan untuk tahapan ini dapat selesai pada Februari 2020. Sebab, setelah tahapan tersebut selesai dilanjutkan pada tahapan pembangunan jalur ganda.

“Jadi tujuh hari setelah menerima dana, bangunan itu harus sudah dikosongkan sehingga bulan Februari sudah mulai berjalan pembangunan,” tutup Joko. (HRS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed