by

Jajang Investigasi CBA: Longsor Sukajaya Lemahnya, Pengawasan HGU Dari Instansi Terkait

BOGORONLINE.com-BOGOR CIBINONG
Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) mengatakan, bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi pada Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Salah satu poin adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak-pihak terkait. Serta ketidak berpihaknya terkait masalah lingkungan, padahal daerah Bumi Tegar Beriman adalah lokasi rawan bencana.

“Sehingga kami mendesak Pemkab Bogor, untuk memperketat pengawasan HGU,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.

Jajang menambahkan, Pemerintah Daerah juga harus kerjasama dengan pihak terkait, mulai dari Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi pihak swasta yang terbukti merusak lingkungan. Misalnya masih ia menjelaskan, mencabut izin usaha, serta memberikan sanksi tegas ke anak buahnya yang lalai dalam mengawasi HGU ini.

“Hingga berdampak bencana longsor yang sampai merenggut korban jiwa,” tambahnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Bogor
Agus Salim mengatakan, terkait persoalan bencana banjir dan longsor, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap lahan
HGU (Hak Guna Usaha) di Kecamatan Sukajaya. Sehingga masih ia menjelaskan, harus menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan. Untuk melakukan tindakan secara menyeluruh, jangan sampai ada tebang pilih dan main mata.

“Kalau salah ya harus dikatakan salah,” ujarnya saat dihubungi bogorOmline.com belum lama ini.

Agus menambahkan, pihaknya juga segera melakukan fungsinya sebagai legislatif atas permasalahan tersebut. Mulai dari penegakan hukum secara benar dan serius. Dikarenakan kalau sudah terjadi kerusakan lahan, sehingga terjadi bencana yang sudah merenggut korban jiwa.

“Kerena yang menderita masyarakat juga itu,” tambah pria yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor
Arif Abdi mengatakan, terkait persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya. Sampai merenggut korban jiwa. Salah satu penyebabnya diduga pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanpa kontrol.

Maka pihaknya pertama mempertanyakan siapa pemilik HGU tersebut, sampai kapan batas izinnya dan yang ketiga apakah saat ini masih diperpanjang. Bila kondisi masih ia menjelaskan, saat ini tanah HGU itu ditinggalkan begitu saja. Tentunya ada yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Dari instansi terkait. Mulai dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Halimun–Salak ( TNGHS) Bogor.

“Yang dari ketiga instansi di atas selama ini kemana saja,” tegasnya saat dihubungi bogorOnline.com kemarin.

Arip menambahkan, tentunya ini ada kesalahan dari kepengurusan HGU itu sendiri, kalau itu daerah hutan ya harus dijaga. Begitu juga wilayah taman nasional. Sedangkan kondisi saat ini sudah terjadi kerusakan, harus dipertanggung jawabkan, baik secara hukum dan administrasi. Tentu ini harus benar-benar dicari bila ingin tahu siapa yang salah terkait bencana ini. Karena ada suatu kesalahan yang implikasinya berdampak persoalan hukum nantinya. Jangan malah para pihak terkait suling lempar tanggung jawab yang sebenarnya mereka tahu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masin-masing.

“Ini ada ke kelalaian dari pengawasannya,” tambahnya.(rul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed