by

Komisi IV Minta Pihak RS Murah Senyum

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Berbagai permintaan terkait pelayanan kesehatan terlontar dari Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Direksi Rumah Sakit (RS) baik milik pemerintah maupun swasta. Salah satunya adalah permintaan agar para perawat RS murah senyum.

Usai RDP, kepada sejumlah awak media, Anggota Komisi IV, Endah Purwanti mengatakan, hasil verifikasi dari yang hadir sebanyak 16 RS mengenai ketersediaan bed atau tempat tidur jumlahnya kurang lebih sebanyak 1.500 bed. Ketersediaan bed ini sebetulnya sudah cukup bila merujuk peraturan WHO dan rasio jumlah penduduk Kota Bogor.

Namun, lanjut Endah, dikarenakan RS juga menerima pasien dari luar Kota Bogor sehingga seringkali membuat ketersediaan bed menjadi terbatas. Untuk hal ini, pihaknya meminta ketika kondisi tempat tidur penuh, RS wajib mencarikan RS lain melalui e-SIR (elektronik Sistem Informasi Rujukan).

“Jadi kami tadi menekankan kepada RS harus memaksimalkan sistem e-SIR. Jika tidak berjalan dengan baik maka akan ada teguran dari kami,” imbuh politisi PKS itu.

Disamping itu, Komisi IV juga meminta implementasi dari Perda 9/2011 terkait 20 persen layanan bagi warga tidak mampu atau kelas 3 di RS swasta. Dan untuk permintaan pamungkas, pihak RS terutama bagi para perawat untuk selalu tetap tersenyum dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

“Yang terakhir kami juga meminta RS terutama perawat-perawatnya tetap tersenyum, karena keluhan dari pasien adalah sudah (bed) penuh, ketus juga pelayanannya,” ungkap Endah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengatakan, RDP digelar untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD pada masa reses pada Desember. Ada tiga hal yang banyak disampaikan oleh masyarakat terkait ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Untuk kali ini, lanjutnya, RDP membahas mengenai pelayanan kesehatan dengan mengundang para direksi RS. Rupanya, kata dia, dalam pertemuan tersebut pihaknya tak hanya menyampaikan berbagai keluhan dari masyarakat, juga mendapatkan keluhan dari pihak RS.

“Jadi ketika (RS) kerjasama dengan BPJS, banyak yang tertunggak dan tercover BPJS itu kadang-kadang mengurangi estimasi pengobatan di RS. Sedangkan yang dicover oleh BPJS kebanyakan yang berobat ke RS terutama diperbatasan Kota Bogor rata-rata 60 persen pasien dari luar Kota Bogor. Yang terkadang itu membuat RS melakukan subsidi silang dan ada yang disampaikan RS swasta juga menjadi kendala untuk gaji pegawai dan lainnya seperti peralatan,” ungkapnya.

Dikesempatan ini, politisi PDI Perjuangan itu menekankan juga mengenai Jaminan Kota (Jamkot), sehingga pihak RS siap melayani warga tidak mampu. Pemkot Bogor sudah menyiapkan Jamkot bagi masyarakat, dan pihak RS tetap harus melayani warga, baik yang sudah peserta BPJS ataupun belum memiliki BPJS.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV, Said Mohan menyampaikan, RDP ini untuk meminimalisir keluhan warga tentang pelayanan kesehatan. Sebab, Komisi IV banyak mendapatkan keluhan dalam hal pelayanan kesehatan di RS terutama dari pasien peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal, Pemkot Bogor bersama DPRD sudah menganggarkan iurannya melalui APBD.

“Salah satu temuan kita seperti misalkan tindakan cek lab yang seharusnya dicover, karena statusnya BPJS apalagi PBI, biayanya dibebankan ke pasien. Hal seperti inilah harus menjadi perhatian pihak RS. Yang kami sampaikan ini bukan menghakimi RS tapi untuk mencari solusi agar kedepannya tidak lagi banyak laporan yang masuk ke DPRD,” kata politisi Gerindra ini.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Devi Prihartini Sultani menambahkan bahwa pada intinya RDP ini digelar sebagai upaya untuk mencari win win solution menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Komisi IV berharap betul pihak RS tetap memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

“Apa yang kita sampaikan ini tak lain ingin pelayanan kesehatan di RS jauh lebih baik lagi,” tandas politisi Nasdem itu.

Ditambahkan juga oleh Anggota Komisi IV Saeful Bakhri yang menilai bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bogor, seharusnya bisa menjadikan Kota Bogor sebagai lokasi destinasi wisata kesehatan. Ia mengambil contoh RSUD Kota Bogor yang sudah memiliki akreditasi B plus, sebagai rumah sakit percontohan bagi yang lainnya.

“Dari fasilitas sudah lengkap, tenaga medis juga mumpuni. Jadi saya pikir kalau soal kesehatan kita bisa ditingkatkan lagi, masalah-masalah mendasar sudah diselesaikan, tahapan berikutnya adalah menjadikan Kota Bogor sebagai destinasi wisata kesehatan,” jelasnya.

RDP ini juga hadir Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi IV Murtadho dan Eni Indari serta para anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Fajari Arya Sugiarto dan Mahpudi Ismail. (hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed