BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Salah seorang pimpinan dewan angkat bicara terkait buruknya kualitas konstruksi Gedung DPRD Kota Bogor. Serangkaian insiden kerusakan pada sarana gedung yang terjadi selama ini semestinya mendapat perhatian serius. Sebab hal ini menyangkut keselamatan banyak orang. Pernyataan tegas tersebut disuarakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, Kamis (20/02/2020).
Pimpinan dewan asal Fraksi Golkar itu mengusulkan agar pihak berwenang melakukan uji forensik terhadap konstruksi bangunan gedung. Kekhawatiran Eka cukup beralasan. Sebab, usia bangunan bertingkat lima itu belum setahun diresmikan.
“Saya usul demikian (uji forensik) agar kita mendapat sebuah kepastian keamanan sejak dini. Karena kalau dibiarkan begitu saja, saya pribadi khawatir dengan keamanan konstruksi gedung ini ke depannya,” cetus Eka.
Sebelumnya, publik Kota Bogor kembali menyoroti kondisi Gedung DPRD Kota Bogor lantaran insiden ambruknya plafon yang berada di lantai tiga pada Rabu (19/2/2020) lalu. Atap gedung wakil rakyat itu ambrol diduga lantaran rembesan air dari lantai di atasnya. Kejadian semacam itu bukanlah peristiwa perdana. Akhir tahun lalu (26/10/2019), tembok penahan atap mendadak roboh menimpa ruang paripurna gedung yang biaya pembangunannya mencapai Rp72,2 miliar itu.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mengaku geram dengan insiden ini. Pasalnya, ini kali kedua ini bocor kemudian ambruk.
“Baru kena hujan seharian saja sudah begini. Kayaknya ada yang enggak beres ini. Ini kan juga bahaya,” kata Saeful.
Saeful mengetahui adanya kebocoran pukul 10.00 WIB. Ketika keluar dari lift di lantai 3 dan jalan ke ruangannya, ia terkejut adanya ember yang diletakkan di tengah koridor. Saat melihat ke langit-langit ia mendapati adanya plafon yang copot dan air yang menetes.
“Saya rasa ini tinggal menunggu waktu saja sebelum semuanya ambruk. Saya akan coba adukan ini ke jajaran pimpinan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso meminta pihak kepolisian dan kejaksaan harus mengusut serangkaian insiden rusaknya infrastruktur bangunan gedung DPRD. Sebab, sambungnya, masyarakat juga berhak mengetahui secara jelas bagaimana kualitas gedung wakil rakyatnya.
“Perdebatan yang tidak berkesudahan dan hanya bermain-main wacana. Saatnya laporan dugaan korupsi atas pembangunan gedung di DPRD Kota Bogor dikedepankan sebagai upaya membuka jawaban dari fakta sejumlah insiden ambruk bagian-bagian gedung DPRD,” cetusnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman menyatakan, kebocoran dan ambruknya plafon itu karena sedang ada perbaikan saluran AC di lantai 3. Boris menjelaskan, untuk memperbaiki saluran AC, plafon yang ada di lantai 3 harus dibuka, agar air yang ada di saluran AC tidak merusak plafon tersebut.”Itu sedang diperbaiki saluran AC-nya. Kami masih menunggu tukang AC-nya, sudah kami panggil,” ujarnya.
Selain memberikan statemen, pihak sekretariat lantas meminta teknisi dari CV Mandala menanggulangi kebocoran. Akan tetapi, salah seorang pekerja menyatakan hal yang berbeda. Pekerja yang tidak mau namanya dipublikasi itu menyatakan, kebocoran terjadi akibat rembesan dari lantai atas. Bukan karena perbaikan AC sebagaimana diutarakan Boris.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, semua pihak seolah sedang menutup mata. Menurutnya, Inspektorat Kota Bogor, Polda Jabar, dan anggota DRPD melihat bahwa kerusakan kontruksi di Gedung DPRD Kota Bogor adalah peristiwa alamiah.
“Yang jelas, tahu sama tahu dan satu persepsi bahwa kerusakan ini bukan korupsi. Meskipun alam memperlihatkan bahwa hal disebabkan kualitas bangunan jelek karena materialnya jelek. Buktinya digoyang angin saja, sudah pada roboh,” tegasnya menandaskan. (*)
