by

Dies Natalies Ke 40, FH Unpak Membedah RUU Kejaksaan

BOGORONLINE.com, Bogor Tengah – Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor menggelar webinar nasional bertema “Membedah RUU Kejakasaan”, pada Selasa (27/10/2020). Acara di balai riung Pakuan Hotel Salak Heritage, Kota Bogor itu merupakan rangkaian kegiatan dalam menyongsong dies natalies Unpak ke 40.

Hadir beberapa narasumber, yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Asep N. Mulyana, Dekan FH Unpak yang juga Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat HAHUPIKI Ewli Danil, Ketua Dewan Penasihat MAHUPIKI Harkristuti, Advokat Juniver Girsang.

Selain itu, Rektor Unpak Bibin Rubini memberikan keynote speech dan membuka acara. Acara tersebut juga dihadiri Kajari Kota Bogor, Kapolres Bogor, Wali Kota Bogor dan wakilnya serta Ketua PN Bogor.

Rektor Unpak, Bibin Rubini mengatakan, acara ini merupakan rangkaian peringatan dies natalis Unpak ke 40 yang nanti jatuh pada 1 November 2020. Untuk kali ini atau webinar nasional RUU Kejakasaan digelar oleh FH.

“Rangkaian kegiatan diselenggarakan oleh fakultas fakultas, kemarin dari fakultas teknik, kemudian beberapa bulan yang lalu fakultas MIPA. Tapi saya catat hari ini dan juga besok tetap kegiatan webinar disesuaikan dengan bidang kajian ilmu masing-masing. Jadi hari ini oleh fakultas hukum diselenggarakan webinar nasional tentang membedah RUU Kejakasaan yang tadi dikatakan oleh Jaksa Agung merupakan inisiatif dari badan legislatif DPR RI,” katanya.

Bibin melanjutkan, untuk dies natalies yang ke 40, Unpak mengusung tema “Mengabdi untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Mandiri dan Bekarakter. Sesuai dengan tema, sambungnya, Unpak sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi berkomitmen akan terus berperan serta dalam rangka memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

“Jadi bukan sebagai menara gading yang terisolir, tapi harus merupakan bagian daripada menara air yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuh Bibin.

Terpisah, Dekan FH Unpak, Yenti Garnasih menambahkan, dalam menyongsong dies natalies Unpak ke 40 ini, pihaknya ingin berpartisipasi aktif dalam mengawasi pembahasan RUU Kejakasaan yang merupakan inisiatif dari DPR RI.

“Jadi kita mendorong, karena menurut saya banyak hal-hal yang memang sudah hal yang keniscayaan untuk diubah karena 2004 sudah lama sekali dan banyak perkembangan-perkembangan. Tapi tadi di dalam webinar banyak sekali masukan-masukan termasuk juga kenapa Jaksa Agung harus diangkat Presiden tapi dengan pertimbangan DPR. Menurut saya sudahlah itu prerogatif Presiden saja, sudah terlalu banyak hak DPR itu,” ungkap Yenti.

Yenti yang juga Ketua Umum MAHUPIKI ini bersama wakilnya akan menindaklanjuti pembahasan ini dengan membuat catatan kritis yang kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung maupun Komisi III. Sebab, banyak hal yang harus diperbaiki dalam RUU Kejakasaan.

“Karena banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki, supaya juga persepsi bahwa kejaksaan mengambil kewenangan penyidikan untuk semua tindak pidana itu tidak benar, dan itu meresahkan teman-teman di penyidik yang lain. Dan tidak mungkin mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi semua kejaksaan. Pengawasannya juga luar biasa akan berdampak sangat kontraproduktif kalau sampai terjadi seperti itu,” tuturnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed