by

Euforia, Jembatan Cimapag Tinggalkan Cerita Pilu

BOGORONLINE.com, TANJUNGSARI – Pembangunan Jembatan Cimapag di Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, menyisakan cerita sedih bagi warga sekitar. Kehadiran jembatan hanya menjadi Euforia bagi sebagian warga. Sederet permasalahan yang menjadi cerita pilu, seperti penyelesaian pembayaran lahan dan pembayaran pekerja jasa pengamanan belum tuntas.

Jembatan yang merupakan janji politik Bupati Bogor Ade Yasin, telah direalisasikan dan terbangun megah di tengah persawahan milik warga. Rencana pembangunan jembatan muncul, saat berkampanye ke wilayah itu yang prihatin dengan kondisi jembatan. Bupati menjanjikan akan membangun jembatan jika dirinya terpilih sebagai bupati.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pihak Dinas PUPR beserta Pemdes Buanajaya bergerak cepat melakukan sosialisasi dan pengukuran. Sekitar 1141 meter persegi lahan milik enam warga, akan digunakan sebagai badan jalan. Pemdes menjanjikan, memberi ganti rugi kepada warga yang lahannya digunakan untuk jalan.

“Pak kades pernah menyampaikan dalam satu acara, katanya akan ada ganti rugi dari pemerintah bagi yang terkena jalan. Tapi sampai saat ini, sepeserpun tidak ada penggantian. Saya sangat kecewa dengan janji itu,” kata salah satu pemilik lahan Atin melalui sambungan telephonnya, Sabtu (23/1).

Dirinya berharap ada perhatian pemerintah terhadap pemilik lahan. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi tidak menentu, sangat diharapkan ganti rugi itu. Harganya pun harus disesuaikan dengan harga pasaran di sekitarnya.

“Saya sangat berharap, pemerintah mau mengupayakan ganti rugi. Penggantiannya pun harus rasional. Jangan asal bayar seperti janji pak kades sebelumnya yang hanya dibayar tigapuluh ribu lebih,” harapnya.

Setelah diresmikan penggunaannya oleh bupati Ade Yasin pada 28 Desember 2020 lalu, semua janji terlupakan. Pihak terkait, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dan Penyadia Jasa PT. Mulyagiri yang sebelumnya aktif, saat ini terkesan menghilang.

Padahal, sebelum dijadikan jalan, Kades Buanajaya Sudarjat melakukan sosialisasi kepada pemilik. Bersama Dinas PUPR melakukan pengukuran lahan warga yang akan digunakan untuk jalan.

“Betul, awalnya semua sudah rapih dan disetujui oleh kedua pihak, pemerintah dan pemilik lahan. Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi, bahkan saya sulit menghubungi pengusaha, telephonnya tidak pernah aktif,” tandas Kades Buanajaya Sudarjat.

Selain itu, keluhan datang dari pemuda Buanajaya. Sekitar Sembilan Juta rupiah, jasa pengamanan oleh Karang Taruna selama sembilan minggu tidak dibayarkan pengusaha. Pengusaha menjanjikan, setiap minggu akan diupah sebesar Rp 1 juta.

“Kami kecewa, pengusaha menghilang begitu saja. Sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan mereka. Seperti tidak ada niat baiknya untuk membayar jasa pengamanan itu,” tutur pemuda Buanajaya, Rendi.

Salah satu tokoh masyarakat Buanajaya Angga Dita Erlangga yang memantau pembangunan jembatan sejak awal, ikut prihatin. Kata dia, pemerintah harus hadir di tengah warga saat ada permasalahan. Bupati melalui Dinas PUPR dan Anggota DPRD Komisi I (Pertanahan) serta Komisi III (Infrastruktur) harus menyelesaikan permasalahan itu.

“Unsur terkait, jangan tinggal diam, ini pernasalahan pelik yang harus diselesaikan. Apalagi saat ini, masa covid- 19, semua sektor melemah, pemerintah harus hadir menyelesaikan permasalahan,” pungkas Angga. (Soeft)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment