by

Ganjil Genap di Kota Bogor, 6 Pos Sekat dan 7 Check Point

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) akhirnya mengambil kebijakan dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PKMBM) dengan sistem pelat nomor ganjil genap di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku selama 14 hari pada Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai 6 Februari 2021.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah menentukan teknis pelaksanaan ganjil genap. Ada enam pos sekat untuk kendaraan dari luar masuk ke dalam Kota Bogor dan tujuh check point yang ada di dalam Kota Bogor.

Enam pos sekat tersebut, antara lain pos sekat Yasmin, pos sekat Bubulak, pos sekat Gunung Batu, pos sekat Pomad, pos sekat GT (Gerbang Tol) Bogor dan pos sekat SP Ciawi.

Sedangkan tujuh check point, yaitu SP (simpang) Air Mancur, SP RSUD, SP Bantarjati, SP Jalak Harupat, SP Tugu Kujang dan SP Irama Nusantara serta SP Ekalokasari.

Di setiap pos sekat melibatkan 17 personel gabungan dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP. Sedangkan di SP diturunkan 12 personel gabungan dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP.

Kapolresta mengingatkan kebijakan ini bukan ganjil genap terkait dengan mengurangi volume kemacetan arus lalu lintas tetapi tentang protokol kesehatan sehingga tidak ada sanksi tilang.

“Tetapi adanya adalah sanksi yang sudah diatur dalam peraturan wali kota terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan sehingga nanti personil yang ada di pos, kalau nanti ada kendaraan tidak sesuai dengan tanggalnya maka akan diputar balik,” jelasnya.

Dalam kebijakan ini, lanjut Susatyo, ada pengecualian untuk kendaraan tertentu.

“Kalau memang bisa menyampaikan bahwa ini terkait produktivitas seperti mengantar sembako, ojol, karyawan dan bisa dibuktikan itu pasti dibebaskan tetapi yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas tentunya akan kami putar balikkan sehingga kami juga punya diskresi terkait dengan pelaksanaannya. Kalau mendesak tidak ada masalah dan tidak usah khawatir. Kami tegas namun humanis,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan kepada seluruh jajaran yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk bisa komunikatif dengan masyarakat. Kebijakan ini juga berlaku baik untuk warga Kota Bogor dan luar Kota Bogor.

“Ingat ini bukan tentang kemacetan lalu lintas. Mengapa 24 jam? Karena ini menyangkut protokol kesehatan. Tetapi yang kami tekankan adalah bahwa masyarakat harus sadar bahwa ini terkait dengan protokol kesehatan seiring meningkatnya angka yang sangat tinggi Covid-19 di Kota Bogor,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, pemberlakuan ganjil genap ini ditujukan tidak untuk menghambat produktifitas. Namun fokus untuk protokol kesehatan terutama orang-orang yang tidak jelas tujuannya.

“Tetapi bagi yang berkegiatan bekerja melayani publik perekonomian ini masih bisa tetapi apabila tidak ada kejelasan inilah yang kita minta putar balik. Itu point pertama,” jelasnya.

Selanjutnya kata Bima, point kedua ganjil genap ini berlaku 24 jam di seluruh ruas jalan tetapi akan ada pos statis dan pos dinamis.

“Yang statis itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu sebelum dan sesudahnya dinamis saja berputar penjagaan dan pengawasannya,” kata Bima.

Ia juga mengatakan, bagi yang tujuannya bekerja selama bisa menunjukkan surat keterangan dan membuktikannya diperbolehkan bisa beraktivitas.

“Untuk angkot boleh asal memenuhi pembatasan kapasitas penumpang 50 persen,” tandasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *