BOGORONLINE.com – Sebanyak 30 persen warga di Kecamatan Parungpanjang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Bogor dan didominasi oleh warga yang sudah menempati di sejumlah perumahan selama 5 hingga 7 tahun.
Camat Parungpanjang, Icang Aliyudin berharap, di kecamatannya bisa ditata kembali data kependudukan warganya saat diadakan razia yustisi bersama Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Parungpanjang dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun lalu, Kecamatan Parungpanjang hanya memiliki 1000 jiwa hak pilih, namun 7000 jiwa hasil sensus menjadi hak pilih saat Pilkada di Kecamatan Parungpanjang.
“Tak hanya itu, persoalan database kependudukan ini juga berpengaruh pada penyaluran bantuan pemerintahan dalam peningkatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, itu sering tidak tepat sasaran, “ucapnya.
Icang menambahkan, banyaknya bantuan stimulus pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, sering kali tidak tepat sasaran karena data di lapangan dengan data di Disdukcapil Kabupaten Bogor tidak sinkron.
“Mereka yang di luar Kabupaten Bogor kebanyakan berdomisili di Tangerang dan DKI Jakarta, “pungkasnya. (Mul)
Persen Warga Parungpanjang Masih Ber-KTP Luar Kabupaten Bogor
BOGORONLINE.com – Sebanyak 30 persen warga di Kecamatan Parungpanjang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Bogor dan didominasi oleh warga yang sudah menempati di sejumlah perumahan selama 5 hingga 7 tahun.
Camat Parungpanjang, Icang Aliyudin berharap, di kecamatannya bisa ditata kembali data kependudukan warganya saat diadakan razia yustisi bersama Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Parungpanjang dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun lalu, Kecamatan Parungpanjang hanya memiliki 1000 jiwa hak pilih, namun 7000 jiwa hasil sensus menjadi hak pilih saat Pilkada di Kecamatan Parungpanjang.
“Tak hanya itu, persoalan database kependudukan ini juga berpengaruh pada penyaluran bantuan pemerintahan dalam peningkatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, itu sering tidak tepat sasaran, “ucapnya.
Icang menambahkan, banyaknya bantuan stimulus pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, sering kali tidak tepat sasaran karena data di lapangan dengan data di Disdukcapil Kabupaten Bogor tidak sinkron.
“Mereka yang di luar Kabupaten Bogor kebanyakan berdomisili di Tangerang dan DKI Jakarta, “pungkasnya. (Mul)
