by

PP-APBD 2020 Disahkan, DPRD Kota Bogor Beri Catatan untuk Pemkot Bogor

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Rapat paripurna pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) 2020 digelar secara hybrid di gedung DPRD Kota Bogor, pada Jumat (30/7/2021).

Rapat diikuti langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya beserta pimpinan DPRD Kota Bogor yakni Wakil Ketua I Jenal Mutaqin, Wakil Ketua II Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III Eka Wardhana.

Sementara untuk peserta rapat yang terdiri dari anggota DPRD Kota Bogor, Kepala SKPD, Lurah dan Camat se-Kota Bogor mengikuti melalui video jarak jauh.

Rapat tersebut dibuka oleh Jenal Mutaqin dengan dilanjutkan pandangan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dibacakan oleh Kabag Fasilitasi, Pengawasan, Penganggaran dan Kehumasan Dian Permatasari.

Setelahnya, dilaksanakan pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) PP-APBD 2020 dengan meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD secara lisan. “Dengan ini saya nyatakan bahwa Raperda PP-APBD 2020 telah disetujui,” ujar Jenal.

Wali Kota Bogor Bima Arya dalam pendapat akhir sebelum rapat ditutup mengawali dengan mengucapkan terimakasih dan menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kota Bogor, yang telah membahas secara bersama-sama dan telah bersepakat untuk menyetujui Raperda tentang PP-APBD 2020.

“Kita syukuri bahwa PP-APBD 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pertanggungajawaban ini dilengkapi laporan keuangan yang telah diperiksa BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD,” kata Bima.

Bima menegaskan, bahwa PP-APBD 2020 merupakan hasil maksimal dari kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke lima kali dari BPK.

“Anggaran 2020 merupakan anggaran penuh tantangan karena berjalan di tengah pandemi. Kami lakukan refocusing untuk penanganan pandemi dan pembangunan,” ujar Bima.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto telah menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Dalam penyampaiannya, Atang mengungkapkan realisasi anggaran pendapatan pada 2020 setelah perubahan sebesar Rp2,428 triliun dari target Rp2,362 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp2,642 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,354 triliun.

Atas dasar ini, DPRD memiliki beberapa catatan, dimana pada poin pertama adalah terjadi peningkatan pada silpa dari 2019 ke 2020. “DPRD Kota bogor sangat menyesalkan kinerja buruk dari Pemkot Bogor yang tidak mengoptimalkan anggaran sehingga menyebabkan silpa hingga Rp327 miliar,” kata Atang.

Tingginya silpa, dinilai Atang merugikan masyarakat Kota Bogor. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan pembangunan dan penyelesaian dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Silpa naik dari 270 miliar di 2019 menjadi 327 miliar di 2020. Disisi lain banyak usulan pembangunan yang tidak dapat dijalankan karena tidak ada anggaran, tapi silpa malah mengalami peningkatan,” tegasnya.

Catatan kedua, lanjutnya, DPRD Kota Bogor meminta kepada Inspektorat Kota Bogor ke depan harus lebih tegas lagi, agar tidak banyak catatan BPK terhadap laporan kinerja dan keuangan Pemkot Bogor.

Selanjutnya ketiga, DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk segera menyelesaikan tindak lanjut temuan dan rekomendasi LHP BPK, walaupun sudah melewati tenggat waktu 60 hari berakhir dan melaporkan secara tertulis progress dan report dari tindak lanjut tersebut kepada DPRD.

Keempat, kata Atang, perlu disepakati untuk reward and punishment bagi SKPD yang tercapai atau tidak tercapai dalam serapan anggaran. “Dan kelima, walaupun sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Bogor agar tidak cepat puas dan tetap bersemangat untuk bekerja lebih baik lagi serta terus mempertahankannya,” tutupnya. (*/Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *