by

Vonis, Lahan Sengketa Kembali ke Saksi Pelapor Kiwil

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, mulai LP, Kamis 13 Desember 2018 sampai putusan PN Cikarang, Kamis (1/7/2021) lahan Persil 56 pada Buku C Desa Tamansari atas nama Ontel bin Teran di Kampung Serang Rt 03/03 Desa Tamanrahayu (Pemecahan dari Tamansari), Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi kembali kepada saksi pelapor Gunawan alias Kiwil selaku ahli waris.

Perjalanan panjang yang ditempuh Kiwil, mulai dari proses LP Nomor 1106/687-SPKT/K/XII/2018/Restro Bekasi hingga putusan PN Cikarang tersebut, kini berbuah hasil. Kiwil melaporkan terjadinya pemalsuan surat oleh tersangka Abdul Wahid dan rekan atas lahan miliknya, telah disidik, disidang dan diputus aparat penegak hukum (APH).

Dalam persidangan, para terlapor terbukti membuat rekayasa persuratan. Membujuk Utar warga Kampung Serang, Tamanrahayu, dijadikan pemilik lahan persil 56 milik Kiwil. Perbuatan terlapor, dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara oleh Penyidik Polrestro Bekasi Kabupaten.

Hakim PN Cikarang Chandra Ramadhani, S.H, M.H (Ketua) didampingi Agus Sutrisno (Hakim I) dan Albert Dwi Putra Sianipar, S.H (Hakim II) yang mengadili perkara secara Split, Nomor 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan rekan serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan rekan telah memutus perkara, Kamis (1/7) lalu.

Dalam putusan, hakim memutus kepemilikan lahan yang menjadi objek perkara, bukanlah milik Utar. Kepemilikan Utar hanya rekayasa para terpidana. Sehingga, lahan yang dijadikan pemakaman warga sekitar, dikembalikan kepada ahli waris Ontel bin Teran.

Amar putusan hakim, menghukum empat terdakwa masing-masing 6 bulan kurungan. Keempat terdakwa itu Abdul Wahid (Kades) Irfan Firmansyah (BPD), Sukri (Kaur) Rifai (ASN). Hukuman tidak dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tapi menjadi hukuman percobaan 1 tahun.

Selama proses hukum berjalan, saksi pelapor Kiwil menyerahkan perkara kepada APH, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai putusan hakim. Walau kecewa dengan tuntutan Jaksa Danang hanya 8 bulan, karena dianggap jauh dari penyidik yang menjerat tersangka pasal 263 KUHP, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, namun itulah fakta penegakan hukum di negeri ini yang harus diterimanya.

“Selaku warga negara yang sedang mencari keadilan, saya berharap hakim bijak dalam memutus. Apabila hakim berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Tapi hasilnya seperti ini, lebih ringan dari tuntutan jaksa,” kata Kiwil melalui sambungan telephon, Minggu (4/7).

Lanjut Kiwil, dalam tuntutan jaksa, yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat Tamanrahayu. Yang memberatkan lainnya, para terdakwa adalah tokoh dan pejabat di desanya. JPU menganggap tidak pantas melakukan perbuatan melawan hukum seperti itu. Dengan demikian Aequo Et Bono, hakim dapat memutus seadil-adilnya belum dilaksanakan.

“Ini yang harus digaris bawahi oleh hakim saat memutuskan perkara. Dari awal, fakta persidangan sudah jelas, para terpidana melakukan perbuatan melawan hukum. Itu juga diakui oleh pengacara wahid dan rekannya. Tapi oleh hakim, hukuman justru lebih ringan dari tuntutan jaksa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menerima, hasil putusan,” lanjut Kiwil.

Sementara itu, putusan PN Cikarang yang menghukum para terdakwa 6 bulan penjara, lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa membuat kecewa warga Tamanrahayu. Hal tersebut disebabkan, para terpidana adalah orang penting di desanya. Sehingga dengan kelakuannya, kharisma mereka jatuh.

“Kalau seperti ini, apanya lagi yang akan dipertahankan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Kebanyakan warga telah kecewa. Kami berharap, Bupati Bekasi melalui Camat Setu mempertimbangkan keberadaan terpidana ini,” tandas Jaya warga Tamanrahayu. (soeft)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *