BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan jajarannya untuk tidak menumpuk proyek yang memiliki nilai besar di akhir tahun seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, semua program pembangunan infrastruktur harus dijalankan sesuai dengan jadwal dan pelelangan di awal tahun.
“Ini saya ingatkan sangat keras. Tidak ada lagi kegiatan yang mepet di akhir tahun. Jadi, semua pelaksanaan tender dimulai Januari. Tidak ada lagi yang mepet di akhir tahun,” tegas Bima Arya saat briefing staff awal tahun di Alun Alun Kota Bogor, Senin (3/1/2022).
Untuk itu, dirinya meminta Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor untuk segera menyusun jadwal lelang untuk kegiatan-kegiatan besar.
Bima Arya membeberkan, ada pembangunan Jalan R3 senilai Rp5 miliar, trotoar pedestrianisasi Rp6 miliar, pembangunan lanjutan Masjid Agung Rp26 miliar dan trotoar Alun Alun Kota Bogor Rp2 miliar.
Selain itu, pembangunan GOR dan pusat kuliner di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara masing-masing senilai Rp10 miliar, perpustakaan Rp10 miliar, drainase Taman Persada Rp1,8 miliar. “Kemudian ada unit sekolah baru senilai Rp9,6 miliar. itu contohnya beberapa.”
Bima Arya kembali mengingatkan jajarannya khususnya Bagian PBJ dan Bappeda untuk menyampaikan segera jadwal lelang untuk kegiatan-kegiatan besar tersebut.
“Tolong diingatkan ini semua. Rabu ini saya minta Kabag PBJ bersama Bappeda sudah presentasi di ruangan saya terkait jadwal kegiatan lelang awal tahun,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menyebut bahwa 2022 sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk terus melakukan akselerasi pembangunan berbasis kelurahan.
Sehingga, kata dia, menuju 2024 nanti tidak ada lagi jalan rusak dan tidak ada lagi persoalan infrastruktur terbengkalai di perbatasan, tidak ada lagi warga di wilayah yang merasa tidak disentuh dan lain sebagainya.
“Karena itu, 2022 kita teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan. Pimpinan aparatur wilayah, siap-siap kita akan melakukan penataan ulang,” ujarnya.
Masih berkenaan dengan pembangunan berbasis kelurahan, Bima Arya meminta Diskominfo dan Bappeda untuk memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan sosial serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Data yang dimaksud di antaranya stunting, disabilitas, ODF (Open Defecation Free) dan lainnya.
Aktivasi lainnya yang diminta olehnya adalah aplikasi dasawisma secara digital untuk mendukung pembangunan berbasis kelurahan agar didapat data dan angka terbaru secara real time serta terpantau. (Hrs)
