Kecewa Pajak dari Reklame dan Parkir Minim, Sekda Pinta UPT  Kuasai Wilayah dan Potensi Pendapatan

 

Cibinong – Pendapatan pajak dari reklame dan parkiran membuat sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Bogor kecewa. Pasalnya pendapatan pajak dua sektor tersebut menyentuh angka paling rendah nominalnya dibandingkan sektor lainnya selama triwulan I tahun 2022.

“Untuk itu saya tekankan bahwa kepala UPT Bappenda itu harus mengusai wilayahnya masing-masing, sehingga bisa menggali potensi-potensi pendapatan,” kata Burhanuddin, Kamis (7/4).

Pasalnya, dari realisasi penerimaan pajak daerah hingga 10 Maret 2022 yang sebesar Rp418,1 miliar, pajak reklame hanya senilai Rp4,6 miliar, dan pajak parkir senilai Rp2,6 miliar.

Sementara sektor lainnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) senilai Rp105,251 miliar, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp124,288 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan Rp22,3 miliar.

Kemudian, pajak air tanah senilai Rp12,9 miliar, pajak penerangan jalan Rp53,3 miliar, pajak hiburan Rp13,8 miliar, pajak restoran Rp50,9 miliar, serta pajak hotel senilai Rp27,8 miliar.

Burhan meminta agar pengelola pajak parkir berinovasi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, yakni menerbitkan kartu parkir bagi setiap pemilik kendaraan bermotor.

Menurutnya, cara tersebut berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor parkir secara signifikan di Kabupaten Sumedang, dari semula hanya Rp250 juta menjadi Rp6 miliar.

“Saya kira kita juga bisa melakukan hal yang sama, selain dari parkir, rencana kita adalah optimalisasi pajak reklame,” kata Burhan.

Mengenai upaya pengingkatan pajak reklame, Ia mengaku sudah mengistruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) agar segera merancang Peraturan Bupati (Perbup) mengenai inovasi terbaru yang sedang disiapkan.

Di samping itu, Burhan meminta agar para kepala unit pelaksana teknis (UPT) di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) lebih cermat menggali potensi pendapatan daerah di berbagai sektor.

“Lakukan kolaborasi dengan Pemerintah Desa, optimalkan petugas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan  petugas Daftar Inventarisasi Potensi (DIP), untuk meminimalisir adanya kebocoran pajak sehingga capaian pendapatan daerah bisa kita peroleh dengan maksimal sesuai target yang ditentukan,” tuturnya.

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *