BOGORONLINE.com – Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (DPC KAI) Bogor Raya meresmikan kantor barunya di kompleks perumahan The Fusion Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Hadirnya kantor DPC KAI Bogor Raya sekaligus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yuris Keadilan Anak Bangsa dan The Singa of Law Managing Partner ini ditujukan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum terutama bagi masyarakat tidak mampu.
“Tujuan dan maksud kami membuka kantor adalah memberikan pelayanan dan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, makanya kami persiapkan salah satu kantor untuk LBH-nya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum baik secara gratis dan merata,” kata Ketua DPC KAI Bogor Raya A. Noer Ally usai peresmian kantor.
Noer Ally berharap juga khalayak bisa mengetahui bahwa kantor DPC KAI Bogor Raya sekaligus LBH Yuris Keadilan Anak Bangsa dan The Singa of Law Managing Partner sangat terbuka menerima masyarakat khususnya yang tengah mengalami persoalan dengan pelayanan hukum di wilayah kota dan kabupaten Bogor.
“Kami tentunya siap memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat,” ujar Noer Ally.
Selain pelayanan bantuan hukum, DPC KAI Bogor Raya juga memiliki beberapa area kerja para legal dan koordinator akan memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Jadi di masing-masing domisili akan memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum melalui pihak kecamatan dan kelurahan agar masyarakat tidak buta hukum, tapi bisa mengerti hukum yang sebenarnya,” tandasnya.
Dalam acara peresmian kantor tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden KAI Erman Umar dan juga perwakilan DPD KAI Jawa Barat. Selain itu hadir pula sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Dalam kesempatan ini, Presiden KAI Erman Umar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada DPC KAI Bogor Raya atas hadirnya kantor baru tersebut. Dirinya berharap pengurus DPC KAI Bogor Raya bisa menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat berkenaan dengan pelayanan maupun penyuluhan hukum.
“Tentunya ini diharapkan menjadi perhatian, bagaimana pun KAI merupakan organisasi profesi penegak hukum, karena menyangkut hukum harus menyerap aspirasi baik dalam bentuk pelayanan bantuan hukum maupun penyuluhan hukum dengan tentunya memegang teguh etika, integritas dan yang penting bermanfaat untuk wilayah sini, begitu juga dengan pemerintah daerah dan penegakan hukum lainnya bisa kerjasama,” paparnya. (Hrs)
