BOGORONLINE.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani mengkritisi pelayanan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Kota Bogor dalam merawat pasien.
Devie menyebut sedianya nakes RSUD Kota Bogor dalam memberikan pelayanan itu maksimal tanpa melihat kelas perawatan dan kepesertaan pasien.
“Teman-teman nakes yang ada di RSUD Kota Bogor, untuk sama-sama satu persepsi dengan kita bahwasannya kita itu melayani masyarakat atau pasien dengan sebaik-baiknya, dan pasien harus mendapatkan haknya dari sakit untuk sembuh tanpa melihat kelas berapa, apakah peserta BPJS ataupun bukan peserta BPJS,” ujar Devie, Jumat (20/1/2023) malam.
Dia mengemukakan, bahwa RSUD Kota Bogor ini merupakan mitra kerja komisi IV. Karenanya, ia mengaku kecewa dengan nakes melayani pasien yang dirawat di RSUD Kota Bogor, baru-baru ini.
“Saya minta dengan sangat karena saya melihat sendiri bagaimana pelayanan di RSUD Kota Bogor kemarin, saya agak kecewa dengan mereka (nakes) masih melihat pasien kelas per kelas. Mungkin, petinggi-petinggi RSUD Kota Bogor tidak seperti itu,” katanya.
Politisi NasDem ini juga mengungkapkan, bahwa kejadian serupa kerap dikeluhkan masyarakat kepadanya. Hal itu pun menjadi bahan evaluasi bagi komisi IV kepada RSUD Kota Bogor.
“Selama ini saya mendapat masukan dari masyarakat, tapi karena saya tidak melihat langsung, saya coba untuk menenangkan mereka, dan itu jadi bahan buat saya untuk diinformasikan ke teman-teman RSUD Kota Bogor,” katanya.
DPS biasa disapa juga menegaskan, bahwa RSUD Kota Bogor untuk tidak anti kritik. Sebab, dirinya mengkritisi dalam rangka membangun agar pelayanan nakes RSUD Kota Bogor ke arah yang lebih baik lagi.
Terlebih, lanjutnya, RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit rujukan regional, bahkan termasuk sembilan rumah sakit unggulan. Kemudian, RSUD Kota Bogor sekarang memiliki fasilitas kesehatan tambahan di gedung Blok I dan IV.
“Artinya dengan RSUD sekarang sangat baik, harus ditunjang juga oleh sumber daya manusia (SDM)-nya, pelayanannya, yang baik juga. Karena salah satu obat yang mujarab itu adalah kenyamanan, pelayanan yang baik terhadap pasien itu sendiri, tidak serta merta obat. Saya yakin itu,” imbuhnya.
Untuk ini, dirinya mengajak pihak RSUD Kota Bogor untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan yang diberikan nakes dimaksud.
“Kami support apa yang menjadi kebutuhan RSUD Kota Bogor dengan menggunakan APBD. Dan perlu diingat APBD ini dari pajak masyarakat, maka pasien harus mendapatkan haknya untuk dapat sembuh,” ucapnya.
Dalam hal ini, DPS juga mengatakan, tidak hanya pada RSUD Kota Bogor, juga bagi rumah sakit lain yang ada di Kota Bogor, bahwa pelayanan kesehatan terhadap pasien itu tanpa melihat kelas perawatan dan kepesertaan BPJS.
“Kita satu persepsi bahwa melayani masyarakat itu tanpa melihat kelas, karena mereka mau sembuh saja itu suatu perjuangan bagi pasien,” tandasnya. (Hrs)
