Cibinong, BogorOnline.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, mencatat untuk capaian masyarakat Bumi Tegar Beriman telah teraktivasi KTP Digital saat ini baru sebesar 0,25 persen.
Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bogor, Ani
Nurhaeni mengatakan, jika pencapain program aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) khusus di wilayah Bumi Tegar Beriman masih dikisaran 9695 warga yang telah terdaftar IKD tersebut.
“Masih 0,25 persen untuk aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Bogor saat ini,” kata Kabid, Ani Nurhaeni kepada wartawan, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (4/5/23).
Kabid Ani menjelaskan, pencapaian IKD yang sangat kecil itu, disebabkan fasilitas penunjang yang harus dimiliki masyarakat Bumi Tegar Beriman yaitu berupa kepemilikan gawai atau handphone pintar (Smartphone) masing-masing warga, sebagai salah satu persyaratan bila ingin data kependudukannya teraktivasi secara digital.
Dimana, dalam kepemilikan gawai pun harus dengan spesifikasi yang memadai, hal tersebut juga yang masih menjadi salah satu faktor lambannya capaian aktivasi IKD khusus di kabupaten Bogor itu.
“Penduduk di Kabupaten Bogor ini sangat masif, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak mencapai 3,910,416 juta wajib KTP. Sementara sarana penunjang berupa kepemilikan gawai oleh setiap masyarakat di Bumi Tegar Beriman juga sangat menentukan, untuk kami memenuhi target dari pemerintah pusat di tahun 2023 dengan menargetkan sebanyak 50 juta jiwa masyarakat Indonesia telah teraktivasi IKD,” tegasnya.
Lebih jauh ia memaparkan, untuk capaian IKD dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sendiri yang mengharapkan bagi setiap Dinas Dukcapil di tingkat Kota/Kabupaten dapat memenuhi target sebesar 25 persen dari total jumlah wajib KTP yang tercatat.
“Jadi dari total 3,910,416 wajib KTP khusus di Kabupaten Bogor ini, maka 25 persen untuk aktivasi IKD diperkirakan sekitar 920 ribu jiwa. Sementara, mulai dari persoalan jumlah penduduk yang masif di daerah ini masih menjadi persoalan kami,” terangnya.
Akan tetapi, sambung Kabid Ani, pihaknya akan tetap berupaya untuk memenuhi capaian 50 juta jiwa masyarakat Indonesia telah melakukan aktivasi IKD yang diwacanakan Ditjen Dukcapil di tahun 2023. Yaitu, dengan menyasar generasi milenial dengan melakukan pendaftaran IKD ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas (SMA).
“Sampai kita menyasar ke kampung-kampus untuk memenuhi target 25% di tahun 2023. Intinya kita akan berusaha semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, dilansir dari laman Kompas.id, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mewujudkan program Satu Data Nasional atau single identity number. Di tahun 2023, Kemendagri memasang target ada 50 juta aktivasi IKD.
Terkait hal itu, Komisi II DPR mengingatkan program digitalisasi itu harus benar-benar menjadikan KTP elektronik sebagai identitas serba guna seperti yang diterapkan di negara-negara maju.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, saat dihubungi, Rabu (3/5/2023), mengatakan, program aktivasi IKD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Saat ini, IKD baru bisa diunduh di ponsel Android. Untuk ponsel dengan sistem operasi IOS belum tersedia karena proses kerja sama yang belum tuntas antara Ditjen Dukcapil dan pihak Apple.
”Fokus kami adalah bagaimana mengembangkan IKD agar lebih hebat seperti SingPass atau Singapore Personal Accessyaitu sebagai hub (network) bagi pelayanan publik lain yang bisa diakses melalui genggaman tangan (handphone),” ujarnya.
Berdasarkan data Ditjen Dukcapil hingga 2 Mei 2023, sudah ada 2.297.376 orang yang mengunduh dan menggunakan aplikasi IKD di ponsel Android. Adapun target penggunaan aplikasi IKD pada tahun 2023 ini mencapai 50 juta jiwa.
Teguh mengklaim, inovasi penggunaan IKD sudah bisa menghemat anggaran penggunaan blangko KTP-el. Hitungannya, harga blangko KTP-el per keping Rp 10.571. Jika dikalikan dengan harga per keping blangko, efisiensi anggaran yang sudah dicapai adalah Rp 24,2 miliar.
