Kajari Kabupaten Bogor Tegaskan Tak Kumpulkan Kades se-Kabupaten Bogor di Program Jaga Desa, Jabatan Kasie Intel Siap Dicopot

Cibinong, BogorOnline.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro menegaskan tidak pernah ada mengumpulkan para kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bogor untuk mengikuti program Jaga Desa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Penyuluhan Hukum dan Pengelolaan Keuangan Desa” se-Kabupaten Bogor tahun 2023 yang dilaksanakan di hotel Ibis Bandung, Jawa Barat.

“Bahwa giat itu juga tertuang dalam program jaga desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 Perihal Program Jaga Desa, serta Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan
Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa),” kata Kuncoro, saat konferensi persnya di aula gedung kantor Adhyaksa kabupaten Bogor, pada Selasa (12/12/23).

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) Kejari Kabupaten Bogor, Marjuki menjelaskan, bahwa program jaga desa yang dicetuskan oleh Kemendes RI serta intruksi langsung dari Kejagung itu, ada di bidangnya.

“Jadi saya yang bertanggungjawab terkait dengan Jaga Desa itu. Program itu sebenarnya sudah saya lakukan di kurang lebih 14 Kecamatan di Kabupaten Bogor, dan itu saya lakukan secara door to door dari camat ke camat,” ujar dia.

Perlu diketahui, kata dia, setiap sosialisasi yang dilakukannya di 14 kecamatan, dirinya secara tegas meminta para kepala desa di Kecamatan tersebut dapat menyertakan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sekretaris desa (Sekdes), dan bendahara desa.

Menurut Marjuki, tujuannya disertakan dalam sosialisasi jaga desa yang dilaksakannya itu yakni, karena didalam suatu pemerintahan ditingkat itu agar di salah satu pihak yaitu Kepala Urusan (Kaur) Desa, BPD dan lainnya tidak ada fikiran merasa tak dipakai kemampuannya oleh kepala desanya dimasing-masing wilayah.

“Itu upaya pencegahan yang saya lakukan. Dan terkait berita, oleh media massa beberapa hari lalu bahwa Kejari Kabupaten Bogor mengundang dan mengumpulkan seluruh kepala desa di Bandung itu saya tegaskan tidak benar,” jelasnya.

Bagi pihaknya, lanjut Marjuki, bahwa tanpa ada giat Bimtek yang ramai diberitakan sebelumnya, jajarannya telah melaksanakan sosialisasi di desa-desa yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

“Kami tidak mengundang kades, dan kami tidak mengumpulkan para kepala desa. Dan kejaksaaan tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga manapun,” ucapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, dirinya selaku kasie Intel Kejari Kabupaten Bogor, bertanggungjawab sepenuhnya apabila, sosialisasi jaga desa yang ia lakukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, silahkan rekan-rekan media memberitakan atau bersurat langsung Jaksa Agung ataupun JAM Intelijen Kejagung RI untuk mencopot jabatannya.

“Dan saya persilahkan juga teman-teman media untuk ikut saya, apabila saya sedang melakukan sosialisasi Jaga Desa di Kecamatan. Saya tidak mau sosialisasi saya ini di susupi atau dikotori pihak-pihak lain untuk kepentingan pemilu atau pun partai politik,” tegas Marjuki.

“Ini murni, program Jaga Desa adalah, perintah Jaksa Agung yang wajib kita lakukan dan wajib kita laksanakan,” tambahnya mengakhiri.

Sebelumnya untuk diketahui, Sebanyak kurang lebih 417 Kepala Desa (Kades), di Kabupaten Bogor, diduga akan di kumpulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor di Ibis Hotel TSM Bandung, pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang.

Diduga, agenda pengumpulan para kades dan lurah tersebut terkait dengan agenda jaga desa.

Menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, para Kades ditarik iuran sebesar Rp 10 juta setiap Kepala Desa demi suksesnya agenda tersebut.

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *