Begini Alibi HRD Simone Ari, Soal Dugaan Pungli Pencaker Jutaaan

bogorOnline.com-GUNUNG PUTRI

Human Resource Development (HRD) PT. Simone ACC Ari, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Ari Gustian mengatakan, adanya dugaan terkait Pungutan liar (Pungli) berjumlah jutaan kepada para Pencari kerja (Pencaker) oleh pihaknya itu tidak benar, karena siapapun bisa melakukan hal tersebut. Tinggal mengganti nama dirinya. Lantaran pernah kejadian Pencaker datang ke Simone dengan mengatakan bahwa disuruh oleh dirinya.

“Pas ketemu saya langsung tanya apakah kenal saya, pelamar tersebut menjawab tidak kenal dan sudah memberi uang kepada oknum yang mengaku sabagi saya. Dengan adanya laporan itu kita menyarankan langsung saja bikin aduan ke Polsek terdekat,” ujar Ari saat ditemui bogorOnline.com di Cibinong Jumat (07/06/24).

Masih Ari menambahkan, apa lagi saat ini bagi para warga yang ingin melamar kerja di perusahaan tempatnya bekerja milik Korea itu. Bisa langsung malalui website Bogor Career Center (Bcc) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Bogor. Sehingga pihaknya tidak bisa ikut capur dalam rekrutmen tenaga kerja. Sedakan masih ia menambahkan, guna mencegah adanya isu pungli itu dirinya juga sudah bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Lantaran dirinya juga sudah mempunyai bukti-bukti banyak yang mengatasnamakan ia untuk mengambil keuntungan kepada para pelamar kerja.

“Maka saya berpesan kepada masyarakat yang ingin mencari kerjaan di Simone, tidak ada pungutan sama sekali, sesuai kriteria dan kemampuan masing-masing, langsung ke BCC,” tutup pria yang bekerja di perusahaan Korea itu.

Sebelumnya, Yogi ariananda Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (DPD GMPRI) Bogor mengataka, pihaknya meminta Kapolres Bogor untuk menangkap pelaku pungli yang diduga yang dilakukan oleh Human Resource Development (HRD) PT.Simone. Dimana masih ia menjelaskan, HRD itu diduga meminta sejumlah uang untuk meloloskan para pelamar kerja yang melamar di perusahaan tersebut. Tindakan HRD ini merupakan preseden buruk dan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP karena disinyalir menguntungkan pribadi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ridwan Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Bogor menambahkan,
ini merupakan tindakan yang sangat keji karena memeras Para Pencari kerja (Pencaker) untuk kepentingan kantong pribadi oknum HRD tersebut. Tentunya lanjutnya menerangkan, sangat menciderai cita-cita dan semangat pemerintah daerah kabupaten Bogor dalam menciptakan kebebasan dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kabupaten maju dan berkeadaban.

“Dengan adanya peristiwa ini kami dari Aliansi Mahasiswa Bogor akan mengawali kasus ini sampai tuntas. Apabila Polres Kabupaten Bogor tidak ada tindakan tegas terhadap oknum dan Perusahaan tersebut. Maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa dan membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pungli pemerasan oleh oknum-oknum perusahaan,” tutupnya.

Setelah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Agus Salim angkat bicara atas adanya keresahan warga soal pungutan pembohong (Pungli) berjumlah jutaan kepada para Pencari kerja (Pencaker) yang diduga dilakukan oleh oknum HRD (Human Resource Development) PT. Simone ACC Ari, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri.

Kini giliran Kukuh Sri Widodo Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, menyoal dugaan diatas menurutnya itu harus diarapatkan dengan Disnaker dan bila memang benar dilakukan oleh oknum perusahan juga harus berani memecatnya

“Bila memang itu terjadi harus dipecat oknumnya,” tagasnya saat dihubungi bogorOnline.com Senin (03/06/24).

Wakil DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mengatakan, dengan adanya dugaan tersebut terutama untuk regulasi dari Pemerintah tidak ada bagi calon pencaker dipinta uang sehingga tidak tepat. Apa lagi yang masih ia jelaskan pihak perusahaan diatas juga tidak ada aturan melakukan pungutan biaya kepada pelamar berarti ada oknum.

“Jadi dalam hal ini untuk Disnaker, kami mohon segera melakukan tindakan, terhadap penelitian itu untuk kepetingan warga,” tegasnya saat dihubungi bogorOnline.com Minggu (02/06/24).

Masih Agus menambahkan, sebagai Wakil Rakyat juga akan melakukan konfirmasi terhadap keluhan masyarakat, akan adanya dugaan pungli itu. Termasuk bagi Dewan yang duduk pada komisi 4 untuk segera menindak lanjuti masalah ini, agar tidak menjadi penyakit yang menahun.

“Jika melanggar siapapun oknumnya harus ditindak,” tegas pria dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Sekdisnaker) Nana Mulyana mengatakan, pihaknya memang baru mengetahui, adanya dugaan Pungli tersebut. Sehingga perlu dilaporkan kepada Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Bidang (Kabid) terkait, guna mengambil tindakan terhadap oknum itu.

“Secara aturan tidak pernah ada dan diperbolehkan meminta uang kepada warga yang ingin bekerja di PT tersebut,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com Sabtu (01/06/24).

Persoalan diatas seperti bukti Chat di Whatsapp (WA) antar Ari dan salah satu Pencaker di PT milik Korea tersebut.
Ari HRD Bisa bu 09.18 © Mo 4G 41°.
Pencaker Gmnaa pak kira” Bisa di panggil lagi ga pak 08.04✓. Makasih yaa pak mudahan saya bisa masuk lagii, nnty buat adm nyaa brpaa pak. Ari 09.47 Ya bu 09.48 Sama seperti yang lain 4 juta rupiah 09.48 Semua sama bu09.49. Pencaker Gabisa kurang pak
09.49✓. Pencaker Buat adm nya itu bayar di muka apaa setlah kontrak pak. Ari semua di awal bu 09.55. Baru 2 orang yang sudah membayar untuk besok bu 09.50✓. Pencaker 09.55 Jdi harus bayar dluu baru bisa di panggil pak. Ari Betul Bu 09.58.(memerintah).(rul)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *