BOGORONLINE.COM – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (DPP HAE) IPB University menggelar seminar nasional di Internasional IPB Convention Centre, Botani Square Mall, Kota Bogor, Sabtu (10/8/2024).
Acara puncak dengan tema ‘Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045’ ini merupakan rangkaian tiga seminar nasional dalam rangka Road To Hari Alumni Pulang Kampus (Hapka) XIX.
Ketua Umum HAE IPB University, Bambang Hendryono menjelaskan, seminar nasional ini untuk memberikan ruang kepada stakeholder bersama HAE IPB University dalam rangka memberikan rekomendasi pemikiran khususnya untuk menjamin pembangunan kehutanan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Tahun 2024 ini adalah masa transisi pemerintahan, sehingga Rimbawan Indonesia merasa perlu untuk memberikan kontribusi nyata dengan berlandaskan dari para alumni HAE IPB University sebagai politisi, akademisi, birokrat, LSM, NGO dan lainnya,” kata Bambang.
Diketahui, kata Bambang, pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sementara RPJPN 2005-2024 telah tuntas.
“Bagi kami ini merupakan momentum emas untuk melihat 20 tahun terakhir bagaimana pembangunan kehutanan berkelanjutan, khususnya 10 tahun terakhir dan bagaimana 5 tahun ke depan,” terangnya.
Dari catatan HAE IPB University, kata Bambang, menjamin pembangunan kehutanan berkelanjutan ditandai dengan menjaga proses, fungsi dan produktivitas lingkungan di mana 65 persen merupakan kawasan hutan.
Selain mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam kehutanan, pihaknya juga menginginkan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat.
“Jadi kita kuatkan di sini untuk mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan, kita ingin potensi sumber daya alam kehutanan yang diharapkan dikelola oleh seluruh stakeholder berdampak pada masyarakat yang harus meningkatkan produktivitasnya dan pendapatannya,” katanya.
Seminar nasional ini dihadiri oleh 300 peserta secara langsung dan 1.000 peserta secara daring. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perguruan tinggi, mahasiswa, peneliti, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LSM nasional dan internasional, swasta, BUMN, BUMD, media, serta kelompok masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
