CIBINONG – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Anggaran Pendapatan pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp6,7 Triliun. Adapun belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp7,6 Triliun. Masih terdapat defisit sebesar Rp880 miliar dengan asumsi akan tertutup dari SILPA APBD 2020 yang diperkirakan sebesar Rp930 miliar. Pemkab juga telah mengalokasikan Rp50 miliar dari SILPA APBD 2020 untuk penyertaan modal PDAM Tirta Kahuripan.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp7,6 Triliun dan masih dibayangi situasi pandemi covid-19, karena itu program diarahkan sebagian besar untuk pemulihan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga penanganan masalah covid-19. “Kita belum tahu tahun depan situasinya seperti apa, kenyataannya hari ini kita masih pandemi. Maka dalam draft APBD kita tahun 2021 ada penurunan dari target PAD. Tapi saya optimis 2021 ekonomi kita bisa bangkit,” kata dia.
Pada ABPD 2021, target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp2,7 triliun. Angka ini turun dari target PAD tahun sebelumnya sebesar Rp2,9 Triliun. Adapun, target pendapatan dari dana transfer ditetapkan sebesar Rp4,4 Triliun. Dengan demikian, pendapatan terbesar masih bersumber dari transfer pusat ke daerah yang komposisinya mencapai 60 persen dari total Target Pendapatan.
Sementara untuk belanja daerah 2021 ditetapkan sebesar 7,6 Triliun. Komponen belanja daerah untuk belanja operasi dan modal sebesar 6,3 Triliun dan Biaya Tak Terduga sebesar Rp28 miliar, belanja tranfer Rp1,2 Triliun dan belanja bagi hasil sebesar Rp157 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Romli mengatakan APBD 2021 diharapkan bisa mengungkit pemulihan ekonomi masyarakat. Ketua Tim Anggaran DPRD tersebut menilai ada lompatan kegiatan yang diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. “Di APBD 2021 ini sudah muncul anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Artinya pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dikerjakan PUPR karena kendala administratif nanti ada alokasi anggarannya dari Desa,” kata dia.
Program Samisade ini dialokasikan anggaran sebesar Rp319 miliar. Jumlah penerima program sebanyak 349 Desa dari total 416 Desa yang mengusulkan. Dana ini hanya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur jalan desa. “Jadi 2021 ini memang tidak semua desa dapat karena usulannya dianggap belum sesuai dengan yang diminta, dan jumlahnya juga tidak semua desa mendapat Rp1 miliar, nilainya proporsional. Mudah-mudahan di APBD 2022 sudah bisa terpenuhi,” katanya.
Romli juga mengatakan porsi anggaran pendidikan dan kesehatan di APBD 2021 juga semakin membaik. Anggaran pendidikan kata dia, secara persentase mencapai 23,02 persen dari total belanja daerah. Adapun anggaran kesehatan sebesar 19,8 persen, meliputi Dinas Kesehatan, rumah sakit, termasuk pembangunan rumah sakit di wilayah Bogor Utara. “Ada penurunan di PUPR, di 2021 hanya 11,4 persen, tapi itu karena bagian kecil infrastruktur melalui program Samisade tadi,” katanya
Intinya, kata Romli, DPRD dan Pemkab Bogor sedang menata kembali ekonomi masyarakat. Romli berharap, pandemi covid-19 segera berakhir. “Kita prediksi awal tahun ini masih pandemi dan penanganan covid harus terus berjalan. Oleh karena itu, kami imbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, pake masker, jangan berkerumun dan sebagainya,” tandasnya (*)
