by

Kemendagri Launching E-Perda Nasional, Kota Bogor Jadi Pilot Project

BOGORONLINE.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah pada Dirjen Otonomi Daerah mengadakan Kegiatan Nasional Focus Grup Discussion (FGD) Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Produk Hukum Daerah, sekaligus launching aplikasi E-PERDA. Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan sambutan dan membuka acara di Mahogany meeting room, Hotel Acacia, Jl. Kramat Raya Jakarta, pada Rabu (13/1).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Dirjen Otda dan secara online para Kepala Biro Hukum Provinsi, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perundangan Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Otda, Drs. Akmal Malik, MSi menyampaikan dalam sambutanya, ”Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel, selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik serta mendorong terciptanya clean and good governance, oleh karenanya sistem fasilitasi Perda/Perkada yang berbasis elektronik menjadi penguatan konsep negara hadir dengan tidak memberi jarak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan sebagai pilot project akan menyertakan Bagian Hukum Kota Bogor dan Biro Hukum Provinsi Banten.”

Selanjutnya, Direktur Produk Hukum Daerah, Makmur Marbun sebagai narasumber memaparkan implementasi dari fasilitasi terhadap Peraturan Daerah dan Perkada sekaligus dalam FGD tersebut melakukan uji coba melalui launching aplikasi E-Perda pada Biro Hukum Provinsi Banten dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.”

Alma Wiranta, Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor menyampaikan, pemerintah Kota Bogor sangat berterima kasih terkait kepercayaan dari Ditjen Otda Kemendagri sebagai pilot project pelaksanaan E-PERDA Nasional.

“E-PERDA Nasional ini nantinya akan digunakan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan untuk pertama kali setelah dioperasikan aplikasi ini hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk menginput 1 produk hukum daerah dan selanjutnya diterima notifikasi,” ungkap Alma melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (14/1/2021).

Alma melanjutkan, proses fasilitasi dan harmonisasi yang dilalui dalam pembentukan Peraturan Daerah biasanya sekitar 15 hari, tetapi dengan aplikasi ini dapat dipersingkat menjadi 7 hari.

“Ini akan menjadi suatu inovasi terintegrasinya Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam penerbitan Produk Hukum Daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang era revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Alma menegaskan, kami akan menyelaraskan dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor dan mengintegrasikan dengan informasi produk hukum lembaga atau instansi lainnya.

“Pola kerja pelayanan prima melalui keterbukaan informasi publik kepada masyarakat menjadi bagian dalam peningkatan kinerja tahun 2021. Masyarakat dapat dengan cepat mengakses perkembangan penerbitan Produk Hukum Kota Bogor,” tutup Alma. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *