by

Pemkab Bogor Targetkan 1.741 Aset Disertifikat untuk Hindari Konflik

 

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan sebanyak 1.741 bidang tanah disertifikatkan untuk menghindari konflik. Sertifikat tanah itu diperuntukkan bagi bangunan sekolah, perkantoran, masjid, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) di tahun 2021 ini.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku, pihaknya sudah berkerjasama dengan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada BPN, yakni mensertifikatkan 3.000 bidang lahan aset Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Aset-aset ini perlu disertifikatkan agar tidak ada konflik di kemudian hari yang saling klaim, kalau sudah selesai kan enak, jauh dari persoalan sengketa ini dan itu,” kata Ade Yasin, Senin (23/8)

Sejauh ini, Ade Yasin mengungkapkan jika dari permintaan 3.000 sertifikat, BPN Kabupaten Bogor sudah merampungkan lebih dari 700 sertifikat bidang lahan aset milik Pemkab Bogor.

“Masih jauh, kan target kami di 3.000 sertifikat, dan ini akan kami lakukan secara bertahap penyelesaiannya. Jadi setiap tahun kami harus mendata dan melakukan sertifikasi terhadap aset-aset yang ada,” terang Ade Yasin.

Saat ini aset Pemkab Bogor yang telah bersertifikat diketahui sebanyak 2.751 bidang. Jumlah itu meningkat dengan tambahan terakhir yang diterima pihaknya pada pekan lalu sebanyak 178 bidang dari BPN dengan nilai Rp120 miliar.

Ade Yasin menyebut jika penyerahan 178 aset dari BPN tersebut adalah penyerahan keempat yang diterima Pemkab Bogor.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab aset milik Pemkab Bogor masih banyak yang belum bersertifikat.

Diantaranya alas hak serta perpindahan kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Pemkab Bogor, serta hilangnya sejumlah dokumen-dokumen tentang aset.

Hal ini pun menurutnya menjadi salah satu yang diperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

“Setelah mendapatkan peringatan kemarin kami terus melakukan evaluasi. Masih ada sekitar 3.000 aset Pemkab Bogor yang belum bersertifikat,” ungkap Ade Jaya.

Namun begitu, dia mengklaim jika perlahan sejumlah aset yang dimiliki Pemkab Bogor sudah mulai disertifikatkan. Hal itu merupakan dampak baik daripada kerjasama dengan BPN Kabupaten Bogor ditambah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Persoalan sertifikasi aset ini kami targetkan selesai pada tahun 2023,” jelasnya.

Dalam sertifikasi ini, Ade Jaya menyebut pihaknya memprioritaskan aset-aset yang dihuni atau digunakan, seperti perkantoran, sekolah dan kantor pemerintahan yang lainnya.

Karena, kata dia, tidak hanya lahan atau perkantoran yang akan disertifikatkan. Namun median jalan pun menjadi salah satu aset yang harus disertifikatkan.

Dia pun mengaku tidak khawatir akan aset Pemkab yang belum bersertifikat ini diserobot oleh pihak lain. Lantaran bisa diatasi dengan tanggung jawab mutlak dari Sekretaris Daerah dan penguasaan fisik dari BPKAD.

“Jadi semuanya masih terus berjalan ya. Masih kami proses,” tandas Ade Jaya.

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *