Bogoronline.com – Hari terakhir proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) tingkat SMA/SMK di Dinas Pendidikan Jawa Barat diwarnai aksi ricuh dan protes keras dari orang tua murid. Proses yang dinilai membingungkan ini mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Doni Maradona Hutabarat.
Kericuhan ini mencuat setelah terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial TikTok. Bahkan, akun Instagram resmi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut mengunggah video yang memperlihatkan kemarahan seorang ayah yang diduga bernama Vaturohman Yusup. Ia mengamuk lantaran nama anaknya mendadak hilang dari website PCMB di hari terakhir proses pendaftaran dan mengkritik rumitnya birokrasi penerimaan siswa baru tahun ini.
Diskomunikasi dan Sistem yang Membingungkan
Menanggapi kegaduhan tersebut, Anggota DPRD Jabar Doni Maradona Hutabarat menyatakan bahwa program PCMB yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat didasari oleh kajian yang tidak sempurna. Berdasarkan hasil klarifikasinya ke Kantor Cabang Dinas (KCD) 1 Dinas Pendidikan Jawa Barat yang membawahi wilayah Kabupaten Bogor, Doni mengungkapkan adanya misinformasi yang fatal di tengah masyarakat.
“Masyarakat menangkap bahwa PCMB itu adalah bagian dari proses penerimaan siswa baru. Sementara setelah saya cek ke KCD 1, proses PCMB itu sebenarnya program Pemprov untuk memetakan berapa jumlah anak yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK,” ujar Doni saat memberikan keterangan, Selasa (9/6/2026).
Doni menilai ada komunikasi publik yang sangat buruk dari Pemprov Jabar. Akibatnya, masyarakat di bawah menyamakan PCMB dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang biasa dilakukan.
“Daerah lain semua pakai SPMB. Hanya di Jawa Barat ada program PCMB. Bukannya mempermudah, Pemprov Jabar malah memperumit proses,” tegasnya.
Kritik Program ‘Sekolah Maung’ dan Daya Tampung
Lebih lanjut, legislator dari fraksi PDIP ini juga mempertanyakan urgensi dari sistem PCMB dan program ‘Sekolah Maung’ yang dinilainya dipaksakan tanpa tujuan yang jelas bagi masyarakat luas.
“Program Sekolah Maung dan sistem PCMB ini adalah program yang dipaksakan. Tujuannya apa kita tidak tahu, apakah untuk mencari popularitas? Tapi, jangan pernah korbankan orang lain dengan tujuan yang tidak jelas,” kritik Doni.
Ia menambahkan, jika Pemprov Jabar memang berniat melakukan pendataan atau pemetaan jumlah siswa, langkah tersebut seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa penerimaan siswa baru dimulai, bukan di saat masa krusial pendaftaran sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, Doni mengaku telah mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta klarifikasi langsung terkait kekacauan sistem ini, namun belum mendapatkan respons.
Solusi Nyata: Tambah Sekolah atau Ruang Kelas Baru
Menurut Doni, esensi utama dari masalah pendidikan di Jawa Barat bukanlah terletak pada rumitnya tahapan seleksi, melainkan pada terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah kelulusan siswa.
“Masalah utama di Jawa Barat adalah kurangnya daya tampung siswa, bukan proses tahapan penerimaan. Proses dengan SPMB saja sudah rumit, ini malah menambah rumit lagi dengan adanya PCMB,” kata Doni.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk fokus pada solusi konkret yang langsung berdampak pada masyarakat, ketimbang menciptakan regulasi baru yang memicu kericuhan.
“Masyarakat tidak butuh tahapan yang rumit, yang dibutuhkan adalah penambahan daya tampung. Kalau Pemprov Jabar tidak sanggup membangun sekolah baru, tambahlah Ruang Kelas Baru (RKB). Sudah tidak mampu menambah daya tampung, malah bikin tahapan yang semakin rumit,” pungkasnya.
