BOGORONLINE.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mendukung langkah Wali Kota Bogor yang akan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana Proyek Trase Baru Batutulis apabila terbukti lalai dalam menjalankan pekerjaan, terutama terkait penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menurut Rifki, proyek strategis yang berlokasi di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, tersebut memiliki nilai investasi yang besar sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, serta menjamin keselamatan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bogor yang akan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek Trase Baru Batutulis, apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan,” kata Rifki, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, kontraktor wajib memenuhi seluruh ketentuan yang telah tercantum dalam kontrak pekerjaan, mulai dari aspek teknis, administrasi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga upaya mitigasi dampak terhadap masyarakat sekitar.
“Kami mengingatkan bahwa setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, keselamatan kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar,” ujarnya.
Rifki menilai seluruh kewajiban tersebut bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek dan harus dipenuhi selama pekerjaan berlangsung.
Selain menyoroti tanggung jawab kontraktor, Rifki meminta aparat kewilayahan, khususnya camat dan lurah, untuk turut aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di wilayah masing-masing.
“Selain itu, kami juga meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, agar tidak hanya menjadi penonton,” katanya.
Menurutnya, camat memiliki peran penting sebagai pengawas di wilayahnya dengan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta mengawasi pemenuhan seluruh kewajiban kontraktor.
“Camat harus hadir sebagai pengawas di wilayahnya, aktif memantau pelaksanaan proyek, menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, serta memastikan seluruh kewajiban kontraktor dipenuhi,” tegasnya.
Rifki menambahkan, keterlibatan pemerintah di tingkat kewilayahan akan mempercepat penanganan berbagai persoalan yang muncul sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor tersebut sejalan dengan sikap Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang sebelumnya menegaskan akan memberikan peringatan keras kepada kontraktor apabila terbukti tidak menerapkan standar K3 secara optimal di lokasi proyek.
Peringatan itu muncul setelah ditemukan ceceran material tanah di sekitar area Proyek Trase Baru Batutulis yang dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
“Nanti saya tegur kontraktor yang tidak menerapkan K3. Saya saja ke proyek mencontohkan menggunakan helm dan rompi. Masa mereka tidak menerapkan K3,” tegas Dedie.
Sementara itu, perwakilan PT Promix Prima Karya selaku kontraktor pelaksana, Dudung Agus, mengatakan pihaknya telah melakukan pembersihan terhadap kendaraan proyek sebelum keluar dari area pekerjaan.
“Kami semprot pagi, siang, sama menjelang magrib, Pak,” ujarnya.
Meski demikian, hasil pantauan di lapangan masih menunjukkan adanya sisa material tanah di badan jalan. Walaupun kontraktor mengklaim telah melakukan penyemprotan air secara berkala mulai dari pintu masuk proyek hingga kawasan Museum Pajajaran atau Bale Ageung, kondisi jalan dinilai belum sepenuhnya bersih.
Permukaan jalan yang basah akibat penyemprotan juga dinilai berpotensi menjadi licin. Di sejumlah titik, material tanah yang masih tersisa meningkatkan risiko kendaraan tergelincir sehingga aspek keselamatan pengguna jalan dan pengelolaan lingkungan proyek menjadi perhatian berbagai pihak.
