Cibinong – bogoronline.com – Politikus Gerindra M Rizky sepakat dengan keputusan rapat evaluasi tiga bulan antara Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) untuk melakukan moratorium operasional minimarket. Hal itu mencuat dalam rapat yang digelar di ruang rapat Gedung DPRD, Selasa (24/5/2016) sore.
“Saya setuju dengan keputusan rapat ini. Ini menandakan ada keseriusan dari Pemkab Bogor untuk melakukan penertiban dan penataan ulang beroperasinya minimarket,” kata Rizky kepada wartawan usai rapat.
Anggota Komisi II ini juga mengungkapkan data mencengangkan bahwa dari 748 minimarket yang sudah buka, baru 300 di antaranya yang telah berizin.
“Ini kan luarbiasa. Ada pengabaian serius terhadap pembukaan minimarket. Kalau tidak segera diambil tindakan, kami khawatir ada perampokan tersembunyi uang dari seluruh konsumen di Bogor ke Jakarta,” tegas Rizky.
Capital flight dari sektor minimarket ini yang harus dicegah oleh Pemkab Bogor. Untuk itu, Rizky menambahkan dengan moratorium pembukaan minimarket baru dapat memberi waktu bagi minimarket dan para pelaku usaha di dalamnya untuk menempuh perizinan secara prosedural.
“Kalau ada moratorium kan ada cukup waktu bagi para pelaku usaha khususnya manajemen minimarket untuk menempuh perizinan yang berlaku secara normatif. Kalau tidak dimoratorium, mau sampai kapan mereka menempuh perizinan,” tandas Rizky.n Herry Keating
