BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor meluncurkan kebijakan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Acara peluncuran sekaligus pengiriman elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) Kota Bogor yang digelar secara hybrid di Arch Hotel, Kecamatan Bogor Utara dan secara daring, pada Rabu (2/2/2022).
Wali Kota Bogor Bima Arya yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, bahwa seperti diketahui pandemi Covid-19 belum selesai, tetapi pihaknya terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga agar fiskal atau keuangan di Kota Bogor sehat juga terkendali.
Karena itu, pihaknya menjaga agar penerimaan pajak tetap dimaksimalkan. Di sisi lain harus dipahami kondisi ekonomi Kota Bogor, bagaimana persoalan yang dihadapi para wajib pajak di tengah pandemi ini.
“Semua yang diluncurkan sejatinya konteksnya menyeimbangkan antara realita yang ada sekaligus target-target pendapatan. Tetap kami menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Saya ucapkan terimakasih Bapenda yang telah terus berkolaborasi dengan semua stekholder mengkomunikasikan dengan Wajib Pajak (WP) beberapa langkah-langkah kami sehingga secara keseluruhan keuangan ataupun fiskal Kota Bogor relatif baik dan terkendali,” ungkap Bima Arya kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, beberapa hal pernah disampaikan oleh kepala Bapenda, pertama yang paling penting tentu bagaimana memahami kondisi para WP sehingga ada stimulus atau keringanan yang diberikan dari Pemkot Bogor yang diatur regulasi melalui Perwali 7/2022 tentang pengurangan ketetapan PBB-P2.
“Kedua selain kebijakan diskon tadi telah disampaikan juga ada inovasi dalam Ikhtiar memaksimalkan pemanfaatan teknologi, yaitu e-SPPT. Ini agar lebih efisien dan lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan bagi WP dalam memperoleh SPPT PBB-P2,” tuturnya.
Hal itu, lanjut Bima Arya, sesuai visi Kota Bogor yaitu Kota Cerdas. Hari ini, dirinya juga mendapat kabar bahwa Kota Bogor diberikan award atau apresiasi Kota Cerdas terbaik se-Indonesia setelah Surabaya berdasarkan penilaian smart city center dari IPB University.
“Saya kira ini dilihat dari keberhasilan kami mengintegrasikan semua layanan digital, yang terbaik dengan layanan publik. Jadi e-SPPT ini terkait hal itu,” paparnya.
Ia juga meminta Bapenda dan aparatur wilayah agar gencar mensosialisasikan kepada seluruh WP baik stimulus keringanan maupun e-SPPT. Pihaknya berharap masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan agar segera mendaftarkan e-SPPT.
Adapun jumlah WP yang sudah mendaftar ada 54.899 WP atau 20,2 persen. Ia melanjutkan, kebijakan diskon atau pengurangan ketetapan PBB-P2 tahun 2022 disampaikan pula bisa diberikan kepada WP yang telah terdaftar dan teregistrasi melalui e-SPPT PBB.
“Kepada seluruh camat lurah dibantu sosialisasi Bapenda Kota Bogor. Diharapkan dengan inovasi ini target-target akan tercapai bahkan terlampaui, untuk mencapai ekonomi recovery di masa pandemi Covid-19 Kota Bogor. Terakhir saya titip kepada semua agar menjaga prokes (protokol kesehatan),” kata Bima Arya.
Sementara Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana mengatakan, tahun ini merupakan tahun pencanangan e-SPPT secara massal menuju digitaliasasi e-SPPT di Kota Bogor, sehingga Bapenda tidak mencetak lagi SPPT PBB di tahun depan untuk mendukung kebijakan paperless maupun efisiensi anggaran.
Pada 2022 ini, pihaknya masih melaksanakan cetak masalah terhadap 80 persen atau sebanyak 218.000 SPPT, sedangkan 20 persen sisanya atau 54.000 sudah terdaftar melalui e-SPPT.
Ia menambahkan, untuk target pendapatan dari sektor PBB pada 2022 yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp145 miliar dari pokok ketetapan yang tercetak dari 2022 sebanyak Rp230 miliar atau rata-rata pembayaran PBB dalam beberapa kurun waktu terakhir sebesar 71 persen sampai 74 persen.
“Alhamdulillah pada tahun 2021 lalu kami laporkan realisasi pendapatan PBB sebanyak Rp159 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi pendapatan PBB selama ini, walaupun dalam kondisi pandemi,” tutur Deni didampingi Sekretaris Bapenda Kota Bogor Lia Kania Dewi.
Kesempatan ini, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada semua WP yang telah berpartisipasi melakukan pembayaran PBB. Begitu juga bagi para aparatur wilayah, yakni camat dan lurah yang telah bersinergi dengan Bapenda untuk melaksanakan upaya penagihan baik pokok maupun tunggakan.
“Tanpa kerjasama dan sinergi ini tentunya capaian PBB tidak akan seberhasil sebagaimana dilaksanakan di tahun 2021. Bukan Februari 2022, wali kota Bogor telah mengeluarkan Perwali 7/2022 tentang pemberian pengurangan PBB-P2 kas pokok maupun tunggakan dan pembebasan administrasi atas tunggakan,” ujarnya.
“Kebijakan pengurangan ini bergradasi terutama untuk pokok tahun 2022, untuk bulan Februari kami berikan pengurangan sebesar 15 persen, pada bulan Maret sebesar 10 persen dan pada bulan April sebesar 5 persen. Kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan dari wali kota untuk memberikan keringanan kepada WP dimasa pandemi ini. Ya, agar WP mendapatkan keringanan karena kondisi ekonomi yang masih belum menguntungkan tahun 2022 ini,” papar Deni kembali.
Dijelaskan, bahwa ada perbedaan pengurangan atau stimulus yang diberikan tahun ini, ada persyaratan yang diberikan kepada WP untuk mendapatkan stimulus, yaitu stimulus hanya diberikan kepada WP yang sudah terdaftar e-SPPT. Sehingga harapan WP yang ingin memanfaatkan stimulus pemberian pengurangan maupun penghapusan denda alangkah baiknya mendaftarkan terlebih dahulu secara mandiri e-SPPT di laman Bapenda Kota Bogor, agar kebijakan pengurangan ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor yang memiliki properti di Kota Bogor .
“Hal ini sejalan dengan kebijakan kami agar tahun 2022 ini seluruh wajib pajak yang sudah mendaftarkan e-SPPT dan tahun depan kami tidak akan mencetak SPPT. Sosialisasi E-SPPT sudah kami laksanakan sejak tahun 2021 dan secara masif kami lakukan di bulan Januari 2022 agar semua masyarakat yang memiliki properti di Kota Bogor segera mendaftarkan e-SPPT di laman Bapenda,” tandasnya. (Hrs)
