Cibinong – Dinas Sosial (Dinsos) mencatat ada sebanyak 2.767 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tersebar di Kabupaten Bogor yang telah dilakukan pendekatan dan pendataan hingga tahun 2022.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Dian Mulyadiansyah menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan akses kependudukan pad 2.767 ODGJ tersebut, karena banyak diantara mereka yang tidak dicatat dalam Kartu Keluarga (KK).
Padahal, kata dia, untuk mendapatkan akses bantuan perlindungan sosial dasarnya adalah mereka harus punya administrasi kependudukan.
“Makanya kita dorong ke keluarga untuk dimasukan dalam Kartu Keluarga (KK), sehingga mereka memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Dian.
Dengan begitu, kata dia, pihaknya mampu melakukan sejumlah bantuan seperti merujuk ke rehabilitasi sosial baik melalui pengobatan ataupun rujukan ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi di Kota Bogor untuk menerima pelayanan medis bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di bidang kesehatan jiwa.
“Yang sudah dalam proses rehabilitasi medis itu hampir setengah dari jumlah tersebut, mereka sudah secara rutin melakukan pengobatan dengan didampingi para pendamping disabilitas mental,” ujar Dian.
Untuk diketahui, tahun 2021, Pemkab Bogor melalui Dinas Sosial telah mendorong mereka untuk mendapatkan bantuan sosial berupa modal usaha bagi 136 penyandang disabilitas mental yang sudah dianggap mampu berusaha di bidang usaha sesuai kemampuannya seperti jualan sembako, ternak perikanan, dan ada yang di peternakan domba.
Kepala UPT Balai Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor, Fitri Sri Wahyuni menjelaskan, penyandang disabilitas mental harus ditangani secara intensif dan berkelanjutan, agar mereka mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
“Jadi yang kami temui ya rata-rata yang sakit, eks ODGJ, yang dukanya itu kadang mereka tidak diterima sama keluarga, tempat ini adalah shelter. Staff di sini tugasnya selain assessment, juga psikososial ya,” jelas Fitri.
