HUMPROPUB – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Muaz HD mengungkapkan, bahwa Komisi II mendorong agar pada APBD Kota Bogor 2023 berpihak kepada koperasi dan UMKM sebagai penguatan ekonomi.
Dorongan itu tersampaikannya dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor dengan mitra kerja terkait pembahasan APBD Kota Bogor 2023.
“Tentunya melihat kondisi ekonomi, maka penguatan ekonomi harus juga diberikan porsi anggaran, khususnya kepada Koperasi dan UMKM,” kata Muaz, Senin (17/10/2022).
Penguatan alokasi anggaran untuk koperasi dan UMKM, lanjutnya, sebagai bentuk antisipasi terjadinya resesi di tahun 2023 mendatang. Sebab, berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, saat terjadi resesi maka yang menyelamatkan ekonomi adalah sektor koperasi dan UMKM.
“Seperti resesi terdahulu yang terjadi, selalu jalan keluarnya UMKM. Maka UMKM ini perlu diperkuat dan kami sudah memiliki perda peberdayaan dan perlindungan UMKM. Maka perda ini harus bisa menjadi payung untuk pemerintah mengalokasikan penganggaran untuk mereka,” jelas Muaz.
Tak hanya itu, Muaz juga meminta agar program penguatan ekonomi, seperti penyaluran bantuan subsidi dan program padat karya bisa dilaksanakan. Pada program padat karya, Muaz juga menginginkan adanya program yang bisa menggandeng perempuan khususnya ibu-ibu tulang punggung keluarga.
“Seperti yang kita tahu, padat karya ini kan hanya melibatkan laki-laki saja, maka kami dalam rapat banggar kami ingin padat karya juga untuk ibu-ibu apalagi yang single parent, agar ekonomi bisa merata,” tegas Muaz.
Sisi lain, Muaz mengingatkan BUMD Kota Bogor agar bisa lebih berinvoasi guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD 2023. Khusus Perumda Pasar Pakuan Jaya, ia berharap pasar tradisional yang dikelolanya menjadi magnet untuk daya beli bagi konsumen.
“Kami menginginkan peran pasar bisa meningkatkan volume usaha dari masing-masing pedagang. Sehingga bagaimana caranya pasar menarik bagi para konsumen, termasuk penyediaan sarana pasar digital,” ucapnya. (Advetorial)
