bogorOnline.com
Dilansir dari salah satu media online nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Binpemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggelar Pagelaran Wayang dengan Lakon “Konflik Wilayah Perbatasan Tunggorono” di Kantor Ditjen Binpemdes, Jakarta, Sabtu (27/8/16).
“Acara wayang ini untuk menghibur masyarakat sekitar. Wayang ini sebagian ciri khas budaya kita yang harus dipertahankan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Dia mengungkapkan, sekitar 2.000 dalang wayang kulit dan wayang golek semakin mengeluh. Pasalnya, budaya pagelaran wayang di daerah mulai menurun. “Padahal kalau dilihat dari sisi tarif, kota-kota kecil tidak mahal. Dulu orang khitanan di desa pasti ada wayangan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata dia, Kemdagri secara rutin menggelar pagelaran wayang. “Kalau bisa setahun di tiga sampai empat tempat setiap komponen lumayan,” ujarnya.
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Binpemdes Nata Irawan dalam sambutannya mengatakan, pagelaran wayang di kantornya diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71. “Pagelaran ini momentum untuk menguatkan kepribadian dan kebudayaan bangsa yang terus bergerak dan diharapkan memberi motivasi kepada kita dalam melakukan revolusi mental,” kata Nata.
Lakon pagelaran wayang ini kata dia, sangat relevan dengan agenda pemerintah untuk mengubah karakter bangsa. ‘Konflik Wilayah Perbatasan Tunggorono’ menggambarkan kehidupan masyarakat akan selalu mencerminkan dua sisi watak dan kepribadian manusia yang baik dan buruk. “Negara harus dapat netralisir hal tersebut. Negara harus dibangun demorkatis,” kata dia.
Dia berharap pagelaran ini menjadi sarana menggugah kembali nilai budaya bangsa agar diwariskan kepada generasi mendatang. “Kami ingin ingatkan kita semua untuk menjadikan seni budaya masyarakat sebagai perekat keamanan, ketertiban dan ketentraman sehingga kita tak mudah terprovokasi dari isu tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Turut hadir dalam pagelaran, pejabat eselon I Kemdagri di antaranya Sekretaris Jenderal Kemdagri Yuswandi A Temenggung, Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrullah.(rul)
