AMY : Pungli Kebiasaan Yang Bisa Kita Hentikan

 

bogoronline.com, Cibinong – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yasin (AMY) menilai maraknya praktik pungli dalam pelayanan publik di daerah tidak serta merta praktik terlarang itu disebut sebagai budaya. Menurut dia, pungli hanyalah kebiasaan yang bisa dihentikan.

“Sebagian orang beranggapan Pungli itu sudah budaya. Saya menganggapnya itu sebuah kebiasan  menerabas aturan yang mestinya bisa kita hentikan,” ujarnya, ditengah diskusi publik bersama komisi I DPRD Kabupaten Bogor bertajuk Outlook 2017 ; evaluasi dan proyeksi Pembangunan Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Termaju di Indonesia, di Lobby Utama Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (27/12). Diskusi membahas pemberantasan praktik pungli dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ade Munawaroh Yasin

Saya menganggapnya itu sebuah kebiasan  menerabas aturan yang mestinya bisa kita hentikan

AMY mengambil perumpaan,  dalam permohonan  perizinan, karena pemohon  tidak mau ribet, pemohon menabrak tahapan-tahapan yang harus dilalui. “Kita (pemohon izin) ingin cepat beres dan menawarakan imbalan. Akhirnya kita sama-sama merasakan tidak punya kesalahan, yang menerima merasa  sudah menolong dan yang memberi karena merasa sudah ditolong, jadi sama-sama merasa tidak salah,” katanya.

DPRD Kabupaten Bogor, lanjutnya merespon positif kebijakan Presiden Joko Widodo membentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Secara pribadi, AMY juga telah berkoordinasi dengan Kementrian dalam negeri. “saya berkomunikasi dengan Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Ibu Sri Wahyuningsih dari beliau saya  mendapat informasi atau semacam gambaran umum instansi mana saja yang rawan praktik pungli di semua daerah termasuk Kabupaten Bogor,” katanya.

Pertama di sektor perizinan. AMY, mengatakan, Pungli dalam praktek perizinan sangat potensial terjadi bukan hanya karena mental pegawai di instansi perizinan. Praktik ini, kata dia, juga bisa terjadi karena adanya ketidaksinkronan aturan pusat dengan daerah. “beberapa kali saya mendapat keluhan dari pemohon izin yang proses permohonannya mentok dan tidak bisa diurus. Contoh ada salah satu pengusaha ingin membangun perumahan, ia melihat kawasan itu di Perda RTRW Kabupaten Bogor masuk kategori  PP1 tapi dalam ploting Departemen Pertanian, ia masuk ke dalam ploting pertanian (sawah) yang tidak boleh dijadikan perumahan. Ini membingungkan, disni boleh disana tidak boleh. Kalau izin dikeluarkan Pemerintah daerah akan disalahkan oleh pusat, kalau tidak diizinkan pihak investor membutuhkan kepastian karena lahan yang mereka kuasai masuk PP1 di RTRW,” paparnya. “contoh kondisi semacam itu, rawan terjadi praktik pungli,” imbuhnya.

Instansi pendidikan, menjadi sektor kedua yang rawan terhadap praktik pungli.  Pungli di dunia pendidikan terjadi dari mulai rekruitmen pejabat pendidikan. “ada yang ingin naik jabatan lalu menawarkan sesuatu kepada atasan,” katanya.

Parahnya lagi, Pungli di dunia pendidikan banyak kasus penerimaan calon siswa baru diwarnai dengan pungli,  pengadaan alat sekolah yang didanai APBD maupun non APBD juga kerap dijadikan objek oleh segelintir oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. “ Pungli di sekolah seringali berkedok komite. Seolah-olah, kebijakan sekolah untuk memungut biaya tambahan kepada orangtua siswa sudah menjadi keputusan bersama antara sekolah, komite dan orangtua siswa. Nyatanya, banyak orangtua yang merasa keberatan dan mengadu kepada kami,” katanya.

Selain di dunia pendidikan, menurut Plt. Irjen Kemendari, kata AMY, penyaluran dan penggunanaan dana hibah dan bansos juga rawan terhadap praktik pungli. “Hibah bansos juga rawan, tidak terpantau secara langsung oleh pemerintah daerah. Itu patut diwaspadai,” katanya

Diurutan selanjutnya, penggunanaan dana desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Desa memiliki saluran dana dari APBN, APBD 1 dan APBD 2, termasuk di dalamnya dana rehabilitasi rumah tidak layak huni. AMY berharap, desa-desa di Kabupaten Bogor menjauhkan praktik tercela itu agar pembangunan desa bisa dilakukan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat desa.

“selain itu di kepegawian juga rawan terhadap pungli, mau naik jabatan, atau juga melengkapi persyaratan dan sebagainya. Tapi saya belum mendapat laporan disini (BKPP Kabupaten Bogor) praktik seperti itu terjadi,” katanya

Sektor lainnya yang rawan terhadap pungli menurut kemendagri ada di sektor lelang pengadaan barang dan jasa. AMY mengaku tidak tahu bagaimana jajaran di level pokja atau tingkatan lainnya melakukan praktik itu. Tetapi, jika terdapat banyaknya proyek mangkrak, dapat menjadi sinyal ada ketidakberesan di awal proses. “saya baca di media tahun ini hanya ada 20 proyek mangkrak. Menurut saya jumlah 20 itu terlalu banyak,” katanya

Potensi rawan pungli juga terjadi di sektor lalulintas dan angkutan. “di LLAJ potensi itu ada saat uji kendaraan (KIR). Ada celah yang bisa dimainkan oknum untuk meluluskan yang harusnya tidak lulus. Kemudian di jalan raya, saya kira saat ini tidak ada lagi pungli atas nama razia, saya harap seperti itu dan polisi kita nampaknya juga serius memberantas hal seperti itu,” pungkasnya (ful)