TNI AL Habiskan Rp 1,6 Triliun untuk Alutsista

JAKARTA- TNI AL bakal menghabiskan Rp 1,6 triliun untuk alutsista di delapan satuan kerja TNI AL pada tahun 2017 ini. Penandatanganan kontrak pun telah dilakukan dan dipimpin langsung KSAL Laksamana Ade Supandi di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

Proses penandatanganan untuk satker di luar Mabesal dilakukan secara teleconference. Tujuh lokasi pelaksanaan penandatanganan kontrak lainnya adalah Koarmabar, Koarmatim, Lantamal II Padang, Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal XI Merauke, Lantamal XII Pontianak, dan Lantamal XIII Tarakan.

“Pengadaan barang dan jasa, pengadaan alutsista ada beberapa program,” ungkap Ade dalam acara penandatanganan kontrak.

Penandatanganan kontrak secara kolektif antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini terdiri dari 215 kontrak. Total nilainya sebesar Rp 2,22 triliun meliputi kontrak alutsista senilai Rp 1,6 T, sarana prasarana senilai Rp 409 M, dan perlengkapan personel senilai Rp 118 M.

Kemudian, untuk sarana dan prasarana pendidikan senilai Rp 48 M serta penelitian dan pengembangan senilai Rp 12 M. Dana perjanjian kontrak kerja sama ini diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.

“Alutsista yang anggaran keluar dari Kemenhan untuk kredit ekspor ada di AL itu yang kita lakukan langsung kontraknya,” jelas Ade.

Kontrak kerja sama terkait pembelian alutsista di lingkup TNI AL tahun 2017 ini adalah untuk pengadaan kapal-kapal kecil. Selain itu juga untuk Kapal Angkatan Laut (KAL) dan pengadaan alat kelengkapan prajurit.

“Itu dilaksanakan langsung oleh AL. Dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak di awal tahun, diharapkan akan mempercepat daya serap anggaran TNI AL tahun 2017 dan dapat menghindari terjadinya kegiatan lintas tahun,” terang KSAL.

Beberapa penandatanganan kontrak yang dilakukan hari ini menurut Ade memang ada yang kelanjutan dari program tahun sebelumnya. KSAL pun berjanji akan melakukan pengawasan maksimal terkait perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Pengawasan itu dimulai sejak kontrak, termasuk juga saat pelaksanaan. Di situ ada tim pengawas pekerjaan, penerimaan pekerjaan, dan saya juga berencana melakukan inspeksi random untuk melihat pengadaan tahun lalu,” ucap Ade.

“Tiap satker, apakah barang sudah terdistribusi. Ini juga jadi penilaian terhadap mitra. Jangan sampai asal-asalan,” imbuhnya.

Penandatanganan secara serentak di awal tahun untuk semua perjanjian pengadaan barang dan jasa di matra laut sudah dilakukan untuk kali kedua. Melalui percepatan perencanaan, diharapkan seluruh bagian dapat meningkatkan kinerja dengan hasil nyata. (cex/dtc)

Comments