by

Bogor Pelopori Aturan Tentang Ojek Online

BOGOR- Bogor diklaim menjadi pelopor dalam menerbitkan aturan tentang kendaraan umum roda dua, khususnya ojek online yang sempat bergejolak di Yasmin, Kota Bogor dan sekitaran Terminal Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor. Kedua daerah, yakni Kota dan Kabupaten dipersilahkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengatur peredaran ojek online di Bogor.

Rencana membuat Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) Bogor, merupakan inisiasi dari dua kepala daerah masing-masing, untuk menghindari gesekan seperti yang terjadi dan mengegerkan Bogor pertengahan Maret kemarin.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mengatur soal roda dua sebagai moda transportasi. Sama halnya dengan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yang terdapat 11 poin hanya mengatur tentang kendaraan roda empat, khususnya taksi online.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto sedikit menggambar poin-poin utama yang aka nada dalam Perwali Kota Bogor, yang rencananya diterbitkan di pecan pertama April 2017. Diantaranya tentang kuota armada ojek online yang akan beroperasi di Kota Bogor, ojek pangkalan, layanan jangkauan, akses data, titik peenjemputan dan kualitas armada.

“Akan kami sosialisasikan awal April. Nantinya, dalam perwali semuanya diatur. Untuk online, harus ada standar minimal pelayanan. Bagaimana kendaraan dan pengemudinya. Termasuk angkot, kualitas armadanya juga akan diatur dalam perwali,” ujar Bima Arya.

Sementara Bupati Bogor, Nurhayanti mengakui jika selama ini kesulitan dalam pengaturan operasional dan kuota ojek online karena keterbatasan untuk mengakses data jumlah ojek online yang beroperasi di Bogor. Maka, untuk membuat aturan, Pemkan dan Pemkot Bogor harus mengetahui jumlah pasti armada yang beroperasi di Bogor.

“Mereka (provider ojek online) bilang ada 15 ribu. Ini masih rancu. Angka itu di Bogor saja, atau Jabodetabek secara keseluruhan. Kalau untuk poin utama dalam perbup nanti, saya rasa akan sama dengan milik Kota Bogor. Karena, kami juga harus berkoordinasi dengan Kota Depok, Tangerang dan Bekasi. Supaya inti peraturannya satu dengan yang lain tetap sama. Karena, Kemenhub mengatakan jika, Jabodetabek akan diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan diluar itu, diatur oleh Pemerintah Provinsi. Nah, BPTJ dan Kemenhub, mempersilahkan kami (Pemkot/Pemkab Bogor), membuat aturan berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016,” jelas Nurhayanti.

Apresiasi Kemenhub

Jika Bogor sukses menerapkan aturan moda roda dua, ini akan menjadi pelopor bagi daerah lainnya untuk membuat aturan serupa. Hal itu diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto yang mengapresiasi langkah Pemkot dan Pemkab Bogor untuk menyusun aturan tentang ojek online untuk mengatasi kekisruhan konvensional dengan angkutan yang menggunakan aplikasi.

“Saya tanya ke wilayah lain, belum punya aturan ini. Jika Bogor bisa duluan, ini akan jadi percontohan bagi daerah lainnya,” kata Pudji.

Menurut Pudji, kewenangan untuk mengatur onjek online diserahkan kepada pemerintah daerah. Aturan tersebut bisa merujuk pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Karena, lanjutnya, secara aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mengatur soal roda dua sebagai moda transportasi.

Sementara itu, revisi Peratuan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang 11 poin hanya mengatur tentang kendaraan roda empat yakni taksi online. Poin tersebut meliputi, soal KIR dan STNK berbadan hukum, kuota, tarif batas atas dan batas bawah, kapasitas silinder, jenis angkutan sewa, pool, bengkel pajak, akses dashboard dan sanksi.

“Terkait aturan ojek online yang akan dirumuskan oleh pemerintah daerah ini, kami juga akan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait, kita akan libatkan Kementerian Dalam Negeri, agar peraturan daerah ini bisa disegerakan,” kata Pudji. (cex)

News Feed