Bogor – bogorOnline.com
Walikota Bogor Bima Arya membacakan laporan pertanggung jawaban Walikota Bogor tahun 2016, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat.
Dalam penyampaiannya, Bima Arya memaparkan seluruh pengelolaa APBD tahun 2016, termasuk penjelasan program enam skala prioritas yang menjadi konsentrasi Pemkot Bogor.
Pengelolaan APBD tahun 2016, pendapatan daerah Rp 2,153.245.604.162. Tercapainya PAD sebesar itu dikontribusi antara lain oleh PAD tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp 784.749.108.495, atau mencapai 107,79 persen dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp 728.030.823.933. Dengan jumlah sebesar itu berarti PAD tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 158,5 milyar dibandingkan dengan PAD sebelumnya tahun 2015, atau naik sekitar 25 persen.
“Perolehan PAD sebesar itu dikontribusi oleh pendapatan sektor pajak daerah Rp 492.138.653.391 atau 105,7 persen dari target sebesar Rp 465.600.000.000. Pendapatan sektor pajak mencapai 63.95 persen total PAD persentase ini mengalami kenaikan, karena di tahun 2015 dominasi sektor pajak daerah pada PAD hanya mencapai 61,77 persen,” jelas Bima.
Walikota melanjutkan, Kontribusi besar PAD datang dari, pajak restoran sebesar Rp 95.415.220.190, pajak hotel sebesar Rp 71.165.985.875, pajak hiburan sebesar Rp 24.133.785.705. Tingginya pendapatan dari ketiga jenis pajak itu besar kemungkinan karena pengaruh dari penggunaan tapping box yang di pasang di hotel hotel dan restoran.
Belanja daerah, pada realisasi belanja daerah mencapai Rp 2.116.325.658.106 atau 87,24 persen dari anggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp 2.425.741.153.905. Penghematan realisasi belanja sebesar 12,76 persen terdapat pada semua pos belanja.
Belanja daerah terkelola pada, Belanja operasi tahun 2016 yang mencapai Rp 1.557.471.513.368, atau 91,63 persen dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1.699.787.722.192. Pada belanja operasional terdapat penggunaan untuk menangani urusan pendidikan, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 588 milyar atau 24 persen dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi untuk menangani urusan kesehatan mencapai Rp 346,9 milyar atau 14,3 persen.
“Belanja pegawai sebesar Rp 1.044.418.904 atau 91,92 persen dari anggaran Rp 1,1 trilyun. Realisasi belanja pegawai sudah termasuk belanja pegawai badan layanan umum daerah RSUD,” tandasnya.
Ketika ditanyakan soal adanya SILPA dari anggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp 2.425.741.153.905, dan yang terserap terrealisasi belanja daerah mencapai Rp 2.116.325.658.106 atau 87,24 persen dari anggaran belanja tahun 2016 itu, sehingga angka SILPA mencapai Rp 309,415,495,799, Bima mengaku belum mengetahui SILPA itu berada di pos mana saja. (Nai)
