Pemkab Bogor Pertahankan Opini WTP dari BPK

Bupati : Ini Kado Istimewa di Hari Jadi Bogor

BOGOR – Pemerintah Kabupaten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penilaian pengelolaan keuangan APBD 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan atas penilaian keuangan diterima langsung oleh Nurhayanti, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi dari tangan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa di Kantor Perwakilan BPK Jabar, Jalan Moch Toha Nomor 164, Bandung, Senin (5/6).

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, opini WTP yang berhasil diraih Pemkab Bogor dalam dua tahun berturut-turut ini, membuktikan bahwa Pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

“Ini adalah hasil kerja perangkat daerah yang telah berhasil menyusun laporan keuangan sesuai dengan  standar akutansi pemerintah yang dikordinasikan oleh BPKAD dan  Inspektorat untuk itu saya sampailan apresiasi dan terimakasih atas kerja kerasnya,” ujarnya

Bupati meminta agar prestasi ini terus  ditingkatkan dan dipertahankan dalam pengelolaab keuangan APBD pada tahun-tahun berikutnya. “Dan ini merupakan kado istimewa buat ibu di Hari Jadi Bogor ke 535 dan tentunya untuk semua masyarakat Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Pada masa kepemimpinan Nurhayanti ini lah Pemkab Bogor sukses meraih prestasi back to back dalam hal pelaporan keuangan. Pertama, prestasi itu hadir terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Bogor 2015. Yang mana itu merupakan kali pertama setelah 11 tahun Bumi Tegar Beriman meraih WTP.

“Untuk semua stakeholder, jangan terlena apalagi besar kepala atas predikat ini. Justru ini menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Didi Kurnia menjelaskan, ada empat poin yang mempengaruhi hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan. “Poinnya adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukukan pengungkapan atau kejujuran dalam menjelaskan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” kata Didi yang ikut mendampingi Nurhayanti.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengungkapkan, dua kali beruntun meraih WTP merupakan buah dari keseriusan antara eksekutif dan legislatif di Bumi Tegar Beriman di mana DPRD sebagai penyusun dan mengawasi, sementara eksekutif sebagai pengguna anggaran.

“Opini WTP merupakan paramater jika penggunaan dan penyerapan anggaran sudah memenuhi standar kepatuhan yang tertuang dalam undang-undang,” kata dia

Senada dengan Bupati, Jaro Ade, juga meminta  opini WTP harus dijadikan alasan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. “Tingkatkan dan terus pertahankan,” tegasnya (ful)

 

 

Comments