Almas KBB Tuntut KPK Segera Tangkap Bupati Kabupaten Bandung Barat

Almas KBB Menuntut KPK Segera Tangkap Bupati Kabupaten Bandung Barat Beserta Pejabat Publik lainnya.

Masyarakat Bandung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (ALMAS KBB) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna unjuk rasa untuk melaporkan beberapa pejabat publik Kabupaten Bandung Barat yang diduga telah melakukan jual/beli SK CPNS Bodong di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Koordinator aksi Almas KBB, Totor Gultom yang dalam hal ini mewakili masyarakat KBB mengungkapkan bahwa sebanyak 230 orang CPNS di KBB tertipu oleh Adik Bupati KBB beserta kroninya mengiming-imingi jadi PNS, sehingga negara dan masyarakat mengalami total kerugian mencapai 16,7 milyar.

“Kami masyarakat KBB jauh-jauh dari Bandung, ingin melaporkan serta menuntut KPK agar segera menangkap Abu Bakar Bupati Bandung Barat karena terlibat kasus jual-beli SK CPNS palsu,” ujarnya saat diwawancarai wartawan di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/10/17).

Persoalan jual-beli SK CPNS palsu di KBB telah bergulir sejak 2014. Namun, sampai saat ini baru satu orang PNS yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Asep Heriyana alias Epeng. Padahal dari pengakuan tersangka di kepolisjan setempat, kasus ini melibatkan Bupati KBB beserta keluarganya.

Berdasarkan keterangan rilis bahwa korban penipuan SK CPNS palsu (ASS) di Polres Cimahi pada tanggal 20 Desember 2015, dirinya bersama tersangka Asep Heriyana (tersangka) sudah sejak tahun 2006 diiming-imingi oleh Mamah Neneng (adik Bupati Abubakar) dan Heri (Kepala Dinsos yang juga adik bupati) untuk menjadi PNS, apabila Abubakar terpilih menjadi untuk kali pertama. Lalu kemudian ASS dan Asep Heriyana hanya diberikan janji belaka, tiga tahun kemudian (2009) Asep Heriyana diangkat PNS dan ASS kembali ditawarkan untuk jadi PNS dengan syarat menyetorkan sejumlah uang kepada Heri (Kadinsos), lantaran ASS tidak punya uang korban tidak jadi PNS.

Masih dari cerita Korban ASS, di tahun 2010 dirinya berminat jadi PNS dan menyerahkan uang sebanyak 60 jt rupiah kepada tersangka Asep Heriyana, dan ASS mengkoordinir 30 orang lainnya yang ingin ikut jadi PNS juga tapi lewat jalur khusus. Jadi total biaya lebih dari 2 milyar diberikam kepada Asep Heriyana pada masa itu. Naasnya korban ASS dalam waktu 4 tahun (2010-2014) tidak mendapat informasi yang jelas terkait pengangkatan PNSnya. Dan hanya mendapat info masih dalam pemberkasan selama 4 tahun lamanya.

Setahun berikutnya (2015) ASS bertemu dengan Asep Heriyana dan menanyakan perihal dirinya dan 30 orang yang dibawanya. tersangka Asep Heriyana mengatakan bahwa uang yang dulu diberikan itu sudah dibagikan kepada Sekpri Abubakar, Faisal (5 Milyar), Kepala BKD, Tono Nurpomo (100 Jt), Sekda, ASDA I dan Ajudan Bupati yang kurang lebih seluruh totalnya mencapai 16,7 milyar dari penggelapan bermodus SK CPNS palsu yang berjumalah 230 SK CPNS yang dikeluarkan oleh Asep Heriyana bersama kedua Adik Abubakar (Neneng dan Heri).

Terkait dengan kronologi diatas ALMAS KBB menuntut :
1. Mendorong KPK untuk mempercepat pengusustan kasus SK CPNS yang dinilai bodong serta melibatkan kelurga Bupati KBB, beserta jajaran pejabat publik KBB lainnya.
2. Mendorong KPK segera jadikan status tersangka Asep Heriyana sebagai justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama). Karena hanya Asep Heriyana lah yang memegang bukti aliran dana 16,7 milyar tersebut.
3. Kembalikan Uang yang dikeluarkan oleh Korban SK CPNS bodong, lantaran mereka membayar dengan hasil jual tanah, rumah bahkan sampai berhutang.
4. Jika Kasus SK CPNS Bodong terbongkar, akan ada mega kasus korupsi lainnya yang bisa terungkap dan ini melibatkan Bupati Abubakar dengan total kerugian negara ratusan milyar rupiah.
5. Meminta pemerintah pusat dalam hal ini KEMENDAGRI kasus SK CPNS bodong jangan sampai terulang lagi.

Menurut pengakuan Totor Gultom perwakilan masyarakat KBB mengatakan Humas Pengaduan Masyarakat KPK, Sugeng mengatakan bahwa kasus permasalahan CPNS Gate ini akan segera ditindak lanjuti dan permasalahan ini tidak akan pernah didiamkan.

“KPK mengucapkan terima kasih banyak atas pengaduan masyarakat dan perihal kasus CPNS Gate ini pihaknya akan segera menindak lanjuti dan tak akan pernah didiamkan,” ujar Gultom mengulangi pernyataan Sugeng Humas KPK. (*)

Comments