Ini Kata KPU Soal Pendataan Pemilih, Warga Binaan Pondok Rajeg

CIBINONG-

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Divisi Teknis, Perencaan dan Data, Ummi Wahyuni mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Kalapas yang tengah melakukan pendataan. Dengan begitu, permasalah identitas diri ini bisa diselesaikan bersama-sama dan warga binaan bisa mendapatkan haknya. “Kendalanya biasanya memang warga binaan belum punya KTP dan ada juga yang memiliki lebih dari satu. Hasil dari rapat sebelumnya kami meminta data dan akan disampaikan ke Disdukcapil. KPU memfasilitasi agar warga binaan bisa memiliki KTP karena itu syarat mutlak untuk bisa memilih,” terang kepada Wartawan.

Ia menambahkan, nantinya, data tersebut akan menjadi acuan untuk pengadaan tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika jumlah warga binaan yang memiliki hak suara banyak, KPU akan membuat TPS di lapas. Namun jika hanya sedikit, bisa disiasati dengan Mobile TPS. “Mobile TPS itu nantinya TPS terdekat yang mendatangi ke lapas dan melakukan pemungutan suara, sama seperti di rumah sakit. Intinya setelah terdata, kami akan melakukan koordinasi kembali,” ujarnya.

Sebelumya, pesta demokrasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2018, tentu dapat diikuti oleh masyarakat Bumi Tegar Beriman, tak terkecuali kepada para napi di Lapas Pondok rajeg kelas II A Cibinong ikut meramaikan hajat rakyat tersebut. ‎Kepala Lapas (Kalapas) Pondok Rajeg Kelas II A Cibinong A. Agung Gde Krisna mengatakan, sebelumnya komisi pemilihan umum daerah (KPUD) sudah mengadakan pertemuan dengan lembaganya. Untuk membahas masalah teknis dan pendataan semua warga binaa khususnya warga Kabupaten Bogor

“Hasil rapat sudah kita ketahui, namun untuk sekarang dalam proses pendataan semua warga binaan,” ujarnya saat ditemui bogorOnline.com di meja kerjanya.

Tidak hanya pendataan, kata Agung, pihaknya sekarang memilah dan memilih mana sajakah warganya yang sudah memiliki e-KTP, karena ada aturan yang memiliki hak suara adalah yang puya KTP elektronik, karena sejauh ini tidak sedikit para napi tidak memiliki e-KTP. Pihaknya menginginkan semua haknya sama pada umumnya, persoalan tidak ada e-KTP, sepenuhnya tanggung jawab KPUD, sebagai yang memiliki kewenangan. Persoalan daftar pemilih tetap (DPT), tidak bisa memberikan gambaran lebih, disebabkan pendataan keseluruhan warga binaan belum selesai.

“Kalau tahun lalu ada 500 DPT dan untuk TPS ada dua yang disedikan oleh KPUD, mudahan mudahan Oktober bisa terlihat pasti DPTnya berapa,” tambahnya(rul)

Comments