SIDANG GUGATAN 3 MILYAR PT.PARAMOUNT LAND

bogorOnline.com – Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel ) menggelar sidang antara Jecksen Dengah vs PT. Paramount Land Development (PLD) yang digelar di Gedung 1, Kantor Walikota Tangsel,Rabu (26/10/2017).

 

Sidang tersebut menindak lanjuti tuntutan konsumen  terkait belum keluarnya Akta Jual Beli (AJB) oleh pihak  PT.PLD terhadap konsumen  padahal konsumen sudah melunasi pembelian rumah dicluster Karelia Gading Serpong,sejogyanya sidang mendengarkan jawaban dari pihak PT.PLD terhadap tuntutan konsumen yang meminta agar majelis BPSK Tangsel menghukum PT.PLD membayar ganti rugi sebesar 167 juta rupiah kepada Nancy Susiana dan mengganti rugi kepada negara sebesar 3 milyar karena dianggap lalai menyediakan tanah makam yang dipersyaratkan ketika ijin lokasi disetujui oleh pemerintah hal itu terungkap pada sidang 2 pekan lalu,dalam tuntutan itu juga disebutkan bahwa PT.PLD dianggap banyak merugikan konsumen karena tidak dapat memberikan fasilitas sesuai dengan brosur dan iklan yang dipasarkan.

Dalam sidang tersebut pihak PT.PLD tidak dapat menghadiri sidang padahal 1 minggu sebelumnya sudah menyepakati akan hadir hal itu dapat dibuktikan dari jawaban pesan WA yang diterima BPSK tetapi dihari persidangan ternyata PT.PLD tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Pantauan Tangerangonline.id sidang tetap berjalan tanpa kehadiran PT.PLD  dengan agenda pendalaman dari tuntutan konsumen .

” Saya sudah membayar lunas 4 tahun yang lalu namun hingga saat ini saya belum tahu kapan penanda tanganan Akta Jual Beli (AJB) dapat dilakukan dan sepertinya PT.PLD selalu menghindar ketika ditanya soal itu,bahkan yang aneh tetangga yang sudah melakukan AJB tidak dapat mengetahui apakah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas unit rumahnya ada, padahal AJB syarat untuk membuat sertipikat, beberapa fasiltas kolam renang, ruang terbuka hijau,pemasangan teralis,kasa nyamuk dan pergola juga tidak ada padahal itu dijanjikan dan ada didalam brosur dan iklan pada saat penawaran dulu,” ucapnya saat diwawancarai usai sidang.

 

Dan dianggap sebagai pelaku usaha yang beritikad tidak baik, tindakan pelaku usaha  melanggar Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf (f): pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

 

Menyikapi ketidak hadiran PT.PLD Majelis BPSK Kota Tangsel akan memanggil termohon secara resmi untuk hadir dalam sidang berikutnya dalam agenda memberikan jawaban terkait tuntutan konsumen kalau ,memang pihak termohon tidak hadir Majelis BPSK akan mengambil keputusan sela demikian yang terungkap dipersidangan.(Ban)

Comments